Banjarmasin, Darahjuang.online – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana tali asih perusahaan di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam perkara tersebut, Kepala Desa Sebamban Lama berinisial S telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat dugaan penyalahgunaan dana tali asih selama periode 2017 hingga 2022, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp9,06 miliar.
Berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu pada 3 November 2026. Selanjutnya, penyidik menjadwalkan pelimpahan tersangka beserta barang bukti atau tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada pekan depan.
Wadirreskrimsus Polda Kalsel AKBP Theodorus Priyo Santosa, S.I.K., menjelaskan bahwa pengungkapan perkara ini berawal dari laporan masyarakat Desa Sebamban Lama yang mencurigai adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana bantuan dari sejumlah perusahaan.
Dalam konferensi pers di Banjarmasin, Jumat (13/11/2026), Theodorus mengungkapkan bahwa tersangka diduga memanfaatkan jabatannya sebagai kepala desa untuk mengendalikan pengelolaan dana tersebut.
“Tersangka menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim pengelola keuangan desa, kemudian membuka rekening bank lain atas nama Desa Sebamban Lama di luar rekening resmi yang telah ditetapkan oleh bupati,” jelasnya.
Menurut Theodorus, dana tali asih yang diterima dari sejumlah perusahaan, baik secara tunai maupun non-tunai, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka.
Dana yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan dan pembangunan masyarakat desa tersebut diduga justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri.
Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp9.069.159.608.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik yang dipimpin Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP Amin Rovi, S.H., telah memeriksa 24 orang saksi. Mereka berasal dari unsur perangkat desa, tim pengelola keuangan, perusahaan pemberi tali asih, Dinas PMD, pihak kecamatan hingga perbankan.
Selain itu, penyidik juga meminta keterangan enam orang saksi ahli yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan desa, hukum pidana, akuntansi dan keuangan negara.
Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen administrasi dan rekening koran. Dua aset tanah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut juga disita, yakni tanah bersertifikat hak milik seluas sekitar 11.540 meter persegi serta lahan dengan surat sporadik seluas sekitar 12.176 meter persegi.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka S dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Tersangka terancam pidana penjara maksimal seumur hidup atau paling lama 20 tahun, serta denda hingga Rp1 miliar. Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, proses hukum selanjutnya kini memasuki tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan.(14).
