Temuan WALHI, PTPN VII Ketahun diduga beraktifitas di luar HGU dan Sempadan Sungai
Bengkulu, Darahjuang.online — Organisasi lingkungan, WALHI Bengkulu kembali menemukan dugaan kejahatan korporasi yang dilakukan PTPN VII Ketahun berupa aktifitas perkebunan di luar HGU dan Sepadan Sungai. Kejahatan yang dilakukan perusahaan negara ini diduga telah berlangsung puluhan tahun semenjak tahun 2012 sampai dengan 2026. Hal ini tentu saja memperkuat dugaan kerugian negara dan kerugian ekologis yang telah lama dilakukan PTPN VII Ketahun.
Direktur WALHI Bengkulu, Dodi Faisal, menyatakan berdasarkan hasil kajian dan pemantauan dilapangan telah menemukan fakta bahwa tanaman karet PTPN VII Ketahun hanya berjarak 2 hingga 5 meter dari garis sempadan sungai Serangai.
‟ Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 1-3 dengan tegas mengatur jarak garis sempadan sungai kecil berjarak 50 meter dan sungai besar 100 meter. Sementara tanaman karet milik perusahaan rata – rata hanya berjarak hanya berjarak 2 hingga 5 meter dari sempadan Sungai Serangai. Ini artinya perbuatan yang merusak fungsi serta apabila ada kerusakan lingkungan di sepanjang bibir sungai,” ungkapnya, sebagaimana termuat dalam rilis yang diterima Awak Media DJO. Jumat (13/11/26)
Atas hal tersebut, “maka PTPN VII Ketahun bisa dijerat menggunakan Pasal 98, Pasal 99, Pasal 104, dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar,‟ jelas Dodi.
Dodi menambahkan selain dugaan aktifitas tanpa HGU, potensi kerugian negara juga bertambah dengan adanya dugaan aktifitas di luar HGU oleh PTPN VII Ketahun karena hilangnya pendapatan pajak dan restribusi daerah dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“ selain beroperasi tanpa HGU, kami menduga sejak tahun 2012 sampai 2026, PTPN VII Ketahun juga telah beraktifitas diluar HGU berupa penanaman dan penyadapan karet yang menambah jumlah potensi kerugian negara. Perbuatan tersebut juga menunjukkan adanya penguasaan tanah negara secara melawan hukum dan dengan unsur kesengajaan, sehingga menimbulkan implikasi pidana, jika mengacu pada UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014 maka PTPN VII Ketahun dapat di pidana penjara hingga 4 tahun atau denda maksimal Rp 4 miliar. Hal ini diperkuat KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan korporasi atau perusahaan turut diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban,“ tambahnya.
Pemantauan lapangan yang dilakukan oleh Walhi Bengkulu dilakukan disepanjang daerah aliran sungai Serangai yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet PTPN VII Ketahun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan atas implementasi peraturan perundang-undangan dan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan penerapan hukum, guna mencegah penyalahgunaan wewenang, menjaga transparansi, serta memastikan hukum berjalan adil. (Rls/0)
