Alaku
Alaku
Alaku Alaku Alaku

Polda Kalsel Mulai Sidik Dugaan Gelar Palsu Wijiono, Ratusan Dokumen Advokat P3HI Ikut Disorot

Banjarmasin, Darahjuang.online – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan mulai melakukan penyidikan atas dugaan penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, serta gelar akademik dan profesi yang diduga palsu. Perkara ini turut menyoroti legalitas sejumlah dokumen profesi advokat yang diterbitkan melalui organisasi Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI).

Dimulainya penyidikan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 16 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Alaku

Dalam surat itu, perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di Banjarmasin pada 2019, dengan Dedy Ramdani, S.H. sebagai pelapor dan Wijiono, S.H., M.H. sebagai pihak terlapor.

Dedy mengungkapkan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan keabsahan gelar akademik Magister Hukum milik Wijiono, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap ratusan advokat yang pernah mengikuti pendidikan dan memperoleh dokumen profesi melalui P3HI.

Menurut Dedy, Wijiono pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal P3HI pada periode 2019 hingga 2025. Dalam kapasitas tersebut, Wijiono disebut memiliki keterkaitan dengan penerbitan sejumlah dokumen profesi advokat.

Dokumen yang dimaksud meliputi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA), Kartu Tanda Advokat (KTA), hingga surat keputusan pengangkatan advokat yang ditandatangani Ketua Umum P3HI Aspihani Ideris, S.H., M.H. bersama Sekretaris Jenderal P3HI Wijiono.

“Persoalan ini bukan hanya menyangkut satu dokumen atau satu orang. Ada ratusan advokat yang perlu mendapatkan kepastian mengenai legalitas dokumen profesi yang mereka miliki. Karena itu, semuanya harus ditelusuri secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkap Dedy.

Ia meminta penyidik tidak hanya mendalami dugaan persoalan gelar Magister Hukum, tetapi juga menelusuri keabsahan ijazah Sarjana Hukum (S1) yang bersangkutan apabila diperlukan. Menurutnya, hal tersebut penting karena berkaitan dengan proses penerbitan berbagai dokumen profesi advokat di lingkungan P3HI.

Dedy juga mengungkapkan dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel pada 5 November 2026. Pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 16.00 WITA dengan kurang lebih 20 pertanyaan yang berkaitan dengan kerugian finansial serta sejumlah data pendukung perkara.

Ia menyebut, setelah memperoleh bukti-bukti yang menurutnya menimbulkan keraguan terhadap legalitas dokumen yang dimiliki, dirinya memutuskan tidak lagi menggunakan dokumen advokat dari P3HI.

“Saya merasa dirugikan dan tidak berani lagi menggunakan BAS P3HI. Karena itu, saya mengulang PKPA dannya UPA melalui Organisasi Advokat HAPI (Himpunan Advokat Pengacara Indonesia), kemudian kembali diambil sumpah sebagai advokat melalui organisasi tersebut,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Dedy juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian informasi mengenai riwayat pendidikan Wijiono. Ia mengaku memiliki data yang menurutnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian keterangan terkait riwayat perkuliahan di STISHA dan Universitas Syamsul Ulum Gunungpuyuh, Sukabumi.

Menurut Dedy, pihaknya bersamaat anggota keluarga pernah menelusuri informasi tersebut ke kampus yang bersangkutan. Ia juga menyebut penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Rektor universitas tersebut untuk mendalami informasi terkait riwayat pendidikan Wijiono.

“Menurut pandangan kami, sebenarnya sudah cukup banyak bukti. Penyidik juga pernah mendapatkan keterangan yang menurut kami tidak sesuai terkait riwayat kuliah di Universitas Syamsul Ulum Gunungpuyuh. Bahkan, penyidik sudah ke sana dan memeriksa Wakil Rektor untuk mendapatkan keterangan serta bukti,” ujarnya.

Dedy berharap penyidik mengembangkan perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk memeriksa pihak-pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan penerbitan dokumen profesi advokat, termasuk Ketua Umum P3HI.

Ia menegaskan, apabila dalam proses penyidikan ditemukan unsur pelanggaran hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Akibat perkara ini berlarut-larut, tentu ada dampak kerugian finansial bagi korban. Karena itu, kami berharap penanganannya dapat berjalan secara serius, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Perkembangan lainnya, dokumen-dokumen persyaratan advokat milik Dedy Ramdani disebut telah diserahkan dan disita penyidik untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan SPDP tertanggal 16 November 2026, penyidikan dilakukan dengan merujuk pada laporan polisi tertanggal 15 Agustus 2025 serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas Penyidikan yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan SPDP.

Dalam dokumen tersebut, penyidik juga menegaskan bahwa hingga pemberitahuan dimulainya penyidikan diterbitkan, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman keterangan masih terus dilakukan.

Penyidikan tercantum ditangani oleh IPDA Deny Eko Darmawan, S.H., M.H. Sementara surat pemberitahuan tersebut ditandatangani Plh. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel selaku penyidik, Theodorus Prio Santosa, S.I.K.

Dedy berharap dimulainya penyidikan menjadi langkah penting untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

“Kami berharap proses hukum ini tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Semua fakta harus dibuka secara terang. Siapa pun yang memiliki keterkaitan harus diperiksa sesuai ketentuan hukum. Yang terpenting adalah keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Seluruh dugaan yang disampaikan pelapor masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan terhadap seluruh pihak yang disebutkan.(14).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *