Tanah Laut, Darahjuang.online – Menanggapi pemberitaan sejumlah media yang menyebut adanya dugaan tidak lanjutnya penanganan kasus pengancaman terhadap Rahmawati oleh mantan suaminya, Ahmad Riza, Polsek Kurau, Polres Tanah Laut, memberikan hak jawab dan klarifikasi.
Kapolsek Kurau IPTU Bambang Hariansyah menegaskan, pihaknya tetap menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Ia membantah anggapan bahwa kepolisian tidak melakukan penanganan atas laporan dugaan pengancaman yang disebut melibatkan senjata tajam tersebut.
Pihaknya telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak sebagai upaya mencari penyelesaian permasalahan. Mediasi tersebut diharapkan dapat menemukan titik temu sehingga persoalan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
“Dari masalah ini, kita adakan mediasi kepada kedua yang bermasalah. Dengan mediasi diharapkan ada titik temu permasalahan dan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan,” jelas IPTU Bambang saat ditemui awak media, Jumat (20/11/2026).
Ia juga membantah pemberitaan yang menyebut dirinya menantang pihak pelapor. Dirinya menjelaskan, pernyataannya terkait penggunaan kuasa hukum semata-mata merupakan saran agar pihak yang bersangkutan mendapatkan pemahaman lebih jelas mengenai aturan dan prosedur hukum.
“Saya tidak ada menantang, hanya memberi saran untuk jalan keluar permasalahannya. Tapi tiba-tiba dipelintir seolah-olah saya menantang. Saya hanya menyarankan untuk memakai kuasa hukum kepada pelapor agar lebih mempermudah urusan,” tegasnya.
Dirinya kemudian memaparkan kronologi dua kali upaya mediasi yang telah dilakukan. Mediasi pertama berlangsung pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 14.00 WITA. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangannya, pihak pelapor meminta uang perdamaian sebesar Rp10 juta kepada pihak terlapor.
Pihak terlapor kemudian meminta waktu satu hari untuk berkoordinasi dengan keluarga terkait permintaan tersebut.
Selanjutnya, pada Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 11.00 WITA, mediasi kembali dilakukan. Dalam pertemuan kedua, pihak terlapor melalui Kepala Desa Bawah Layung, Asmadi, menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki uang sebesar Rp10 juta dan hanya mampu menyediakan Rp2 juta.
Namun, tawaran tersebut tidak mencapai kesepakatan. Pihak pelapor disebut tetap pada permintaan awal dan menyatakan ingin melanjutkan laporan.
Keterangan Kapolsek tersebut turut dibenarkan Kepala Desa Bawah Layung, Asmadi, yang mengaku terlibat langsung sebagai penengah dalam mediasi kedua atas permintaan keluarga pihak terlapor.
Asmadi menjelaskan, pada mediasi pertama kedua belah pihak sempat membicarakan kemungkinan berdamai dengan sejumlah uang sebagai bentuk penyelesaian. Pihak keluarga terlapor kemudian meminta waktu satu hari untuk berkoordinasi.
“Satu hari setelah bermusyawarah untuk berkoordinasi dengan keluarga, Kemudian hari Kamis saya menjadi perwakilan mediasi dengan mantan istrinya. Waktu itu mediasi di pelataran masjid dan ada pihak Kanit juga,” ungkap Asmadi.
Ia mengatakan, dalam mediasi kedua dirinya sempat menyampaikan kemampuan pihak terlapor yang hanya memiliki uang Rp.2 juta rupiah, Namun, tawaran tersebut tidak diterima sehingga tidak ditemukan kesepakatan perdamaian.
“Kalau pihak dari Riza ada Rp2 juta, bagaimana, mau tidak? Saya memberikan saran supaya bisa berdamai. Ternyata tetap tidak ada titik temu. Akhirnya, karena tidak ada kesepakatan, laporan tetap dilanjutkan,” jelasnya.
Asmadi juga memberikan penilaian terkait pelayanan Polsek Kurau dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kepolisian telah berupaya menjadi penengah dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencari solusi.
“Bohong kalau dikatakan Polsek tidak menangani. Penanganan dari Kapolsek bagus menurut saya. Beliau menghargai kedua belah pihak dan mempersilakan mediasi dulu untuk mencari titik temu. Kalau ada informasi Kapolsek memihak salah satu pihak, itu tidak benar. Polsek itu orang tengah,” tegasnya.
Selain memberikan klarifikasi mengenai proses mediasi, Asmadi juga menyampaikan hasil penelusurannya terhadap salah satu warga yang namanya disebut dalam pemberitaan sebagai saksi kejadian.
Ia mengaku sempat mendatangi warga bernama Iyah untuk menanyakan secara langsung apakah yang bersangkutan melihat peristiwa keributan tersebut. Namun, menurut Asmadi, warga itu menyatakan tidak menyaksikan kejadian karena sedang fokus berjualan.
Bahkan, warga tersebut mengaku tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang diberitakan dan tidak bersedia disebut sebagai saksi karena tidak melihat kejadian.
Klarifikasi juga disampaikan seorang warga perempuan bernama Fatma yang namanya turut dicantumkan dalam pemberitaan sebagai saksi. Dalam keterangannya, Fatma membantah mengetahui maupun menyaksikan peristiwa keributan yang disebut terjadi.
“Saya tidak tahu. Artinya ada orang keributan, saya tidak mendengar,” ungkapnya saat dimintai keterangan.
Fatma juga membantah adanya warga yang keluar rumah untuk melerai perkelahian sebagaimana disebut dalam pemberitaan tersebut.
Ia mengaku terkejut ketika mengetahui namanya dicantumkan sebagai saksi, terlebih karena merasa tidak pernah dimintai izin maupun memberikan keterangan terkait perkara tersebut.
“Saya tidak tahu sama sekali. Saya juga tidak ada memberikan izin nama saya dimuat dalam pemberitaan itu. Saya tidak terima nama saya diviralkan seperti itu,” ujarnya.
Fatma berharap namanya dapat dibersihkan dan tidak lagi dikaitkan dengan persoalan tersebut karena merasa tidak terlibat serta tidak mengetahui kejadian yang dipersoalkan.
“Harapan saya, nama saya dibersihkan. Saya tidak terima nama saya dimuat-muat, sedangkan saya tidak tahu permasalahannya. Saya minta penghapusan dan pembersihan nama saya,” tegasnya.
Ia juga memastikan klarifikasi yang disampaikannya bukan karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.
Dengan adanya hak jawab Kapolsek Kurau, keterangan Kepala Desa Bawah Layung, serta klarifikasi warga yang namanya disebut dalam pemberitaan, diharapkan informasi mengenai penanganan perkara tersebut dapat disampaikan secara berimbang.
Meski upaya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, persoalan hukum yang dilaporkan tetap perlu ditangani melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Penilaian mengenai dugaan tindak pidana pengancaman tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh.(14).


















