Banjarmasin, Darahjuang.online – Penanganan perkara dugaan penggunaan gelar akademik dan dokumen pendidikan yang melibatkan nama Wijiono, S.H., M.H., memasuki tahap pendalaman saksi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan terus mengumpulkan keterangan untuk mengungkap persoalan yang dilaporkan terjadi di Banjarmasin pada 2019.
Salah satu saksi yang dimintai keterangan adalah advokat M. Hafidz Halim, S.H., atau yang akrab disapa Bang Naga. Ia mendatangi Ditreskrimsus Polda Kalsel pada Kamis (19/11/2026) untuk memenuhi panggilan penyidik.
Dalam pemeriksaan tersebut, Hafidz yang menjabat Sekretaris DPD Advokat Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Kalimantan Selatan menjalani proses klarifikasi dengan menjawab 19 pertanyaan penyidik.
Materi pemeriksaan berkaitan dengan informasi yang dimiliki Hafidz mengenai dugaan penggunaan gelar akademik, khususnya menyangkut riwayat pendidikan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut.
Keterangannya dinilai penting karena Hafidz sebelumnya pernah melakukan penelusuran langsung ke Universitas Syamsul Ulum Gunungpuyuh, Sukabumi. Penelusuran itu dilakukan untuk mencari informasi mengenai riwayat pendidikan Wijiono yang kini turut didalami aparat kepolisian.
Hasil penelusuran tersebut kemudian menjadi salah satu informasi yang disampaikan kepada penyidik. Melalui pemeriksaan saksi, aparat berupaya mengonfirmasi berbagai keterangan dengan data administrasi dan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan perkara.
Tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, penyidik juga disebut telah melakukan klarifikasi kepada pihak perguruan tinggi, termasuk Wakil Rektor. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai data akademik dan riwayat pendidikan yang sedang dipersoalkan.
Perkembangan penanganan perkara ini ditandai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Ditreskrimsus Polda Kalsel pada 16 November 2026. Surat tersebut telah ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai pemberitahuan dimulainya proses penyidikan.
Dugaan tindak pidana yang diselidiki berkaitan dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam laporan perkara tersebut, Dedy Ramdani, S.H., tercatat sebagai pelapor, sementara Wijiono disebut sebagai pihak terlapor.
Kasus ini turut menjadi perhatian kalangan profesi hukum lantaran dugaan persoalan keabsahan gelar akademik tersebut berpotensi bersinggungan dengan persyaratan administrasi profesi advokat. Sejumlah dokumen yang menjadi sorotan meliputi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA), Kartu Tanda Advokat (KTA), serta Surat Keputusan Pengangkatan Advokat.
Hafidz Halim berharap penyidik dapat menuntaskan pendalaman perkara dengan memeriksa seluruh informasi dan bukti yang berkaitan. Menurutnya, kejelasan persoalan harus diperoleh melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, hingga perkembangan penyidikan tersebut belum ada penetapan tersangka. Penyidik masih mengumpulkan keterangan, memeriksa dokumen, serta mengonfirmasi informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Proses hukum ini diharapkan berjalan secara profesional, transparan, dan objektif. Semua pihak yang namanya disebut tetap memiliki hak hukum dan harus dihormati berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(14).


















