KETIKA MENIMPAKAN KESALAHAN KEPADA INSTANSI LAIN
(Catatan atas Kelangkaan BBM di Bengkulu)
Nasional, Darahjuang.online — Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu sepekan terakhir ini dibuat heboh. Bukan soal Gempa yang mengguncang pada Jumat (23/5) dini hari dengan skala yang cukup besar yakni 6,3 SR. Kehebohan ini terkait dengan “serangan” kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hampir di seluruh SPBU di Bengkulu.
Kelangkaan ini membuat seluruh masyarakat “kusuk abuk” mengantri untuk mengisi BBM di SPBU-SPBU yang tersedia. Antrian ini bahkan mengular jauh dengan panjang antrian mencapai 3 KM. Bahkan pengisian BBM eceran pun dipenuhi oleh masyarakat yang berharap mendapatkan bahan bakar tersebut. Bahkan sampai ada beberapa kegiatan terpaksa dihentikan akibat kelangkaan ini.
Keluhan, cacian dan umpatan hampir meramaikan lini masa media sosial publik Bengkulu. Ketidakmampuan dan minimnya respon Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai penanggungjawab wilayah menjadi sasaran kekesalan warga. Hampir setiap hari sejak tengah malam, warga Bengkulu sudah harus rela nongkrong di SPBU untuk mendapatkan minyak, yang diharapkannya baru diperoleh keesokan harinya mendekati azan zuhur.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang pada saat Pemilihan Serentak November 2024 lalu pernah menyatakan akan memastikan tidak ada antrian BBM lagi–entah benar atau tidak– menjadi “mainan” publik di media sosial. Bahkan kemarin, Kantor Gubernur Bengkulu digeruduk puluhan mahasiswa yang meminta pertanggungjawaban atas persoalan ini.
Kelangkaan BBM Bengkulu ini sebenarnya bukan persoalan baru. Dua dekade terakhir, persoalan kelangkaan BBM selalu terjadi dan selalu menjadi bahan “pemain politik” untuk tampil menyelesaikan persoalan kelangkaan ini.
Kelangkaan BBM seminggu terakhir direspon oleh Gubernur Bengkulu dengan memanggil Pertamina Bengkulu dan meminta Pertamina untuk segera mengatasi persoalan kelangkaan BBM, bahkan Pertamina Bengkulu meminta maaf atas kelangkaan BBM ini.
Namun kemudian saat ini muncul narasi-narasi yang dibangun bahwa Pertamina–termasuk Pelindo bukan objek kewenangan Gubernur, dan Gubernur Bengkulu tidak dapat mengintervensi Pertamina dan Pelindo.
Narasi-narasi tersebut, seolah-olah menunjukkan kesalahan kelangkaan BBM 100% Pertamina dan Pelindo yang harus bertanggungjawab. Padahal jika dicermati, jauh sebelum terjadi kelangkaan BBM, Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menyampaikan terkait pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai tersebut di depan Komisi II DPR RI.
Maka sejak saat itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu–in casu Gubernur Bengkulu sudah dapat mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya pendangkalan dan berakibat terjadinya kelangkaan BBM, apalagi isu soal kelangkaan ini menjadi topik bahasan dalam debat kandidat Calon Gubernur beberapa waktu yang lalu.
Mencermati dinamika tersebut, maka sangat tidak elok menimpakan kesalahan akan terjadinya kelangkaan BBM tersebut seluruhnya kepada Pertamina dan Pelindo. Gubenur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang dipilih oleh rakyat juga harusnya berani secara ksatria meminta maaf kepada publik Bengkulu. Keteledoran Gubernur Bengkulu mengelola persoalan alur pelabuhan Pulau Baai dan mempersiapkan skenario bila terjadi kelangkaan harusnya menjadikan momentum bagi Gubernur Bengkulu menunjukkan ke publik, bahwasannya publik Bengkulu tidak salah menitipkan mandat kepada dirinya.
Gubernur Bengkulu tidak hanya dikenal sebagi Gubernur yang kuat akan agama, tapi juga Gubernur yang mau mengakui kekhilafan dan kelemahannya sebagai manusia yang menjalankan mandat besar.
Firnandes Maurisya
Pengamat Isu Sosial.
