DPP KAMSRI: Rakyat antre BBM di Bengkulu, Helmi Hasan antre alasan
Jakarta, Darahjuang.online — Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) menyoroti krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kembali melanda Provinsi Bengkulu. Kelangkaan tidak hanya terjadi pada solar nelayan, tetapi juga Pertalite dan Pertamax sehingga antrean panjang kendaraan tampak di hampir seluruh SPBU di Kota Bengkulu dan kabupaten sekitarnya. Harga eceran bahkan melonjak hingga Rp25.000 per liter, memperparah beban masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi lokal.
Maulana Taslam, Ketua Politik dan Keamanan DPP KAMSRI, menegaskan bahwa alasan yang disampaikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mulai dari cuaca ekstrem hingga pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai tidak lagi relevan.
“Cuaca ekstrem bukan alasan, tapi seharusnya jadi dasar perencanaan. Pemerintah tahu Bengkulu daerah pesisir yang rawan gangguan distribusi. Jika setiap badai datang rakyat harus antre BBM, maka ini bukan bencana alam, ini bencana kepemimpinan,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (9/11).
KAMSRI menilai, situasi ini semakin ironis karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas perintah Presiden Prabowo Subianto sudah pernah turun langsung ke Bengkulu pada pertengahan 2025 untuk meninjau kondisi kelangkaan BBM dan memberikan arahan agar distribusi energi di wilayah barat Sumatera diperkuat. Bahkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai.
“Sudah ada Inpres dan arahan Wapres, tapi pemerintah daerah tetap lambat dan berulang-ulang menyalahkan faktor alam. Helmi Hasan seperti antre alasan, bukan mencari solusi. Padahal rakyat sudah terlalu sering antre BBM,” ujar Taslam.
Menurut DPP KAMSRI, kelangkaan BBM di Bengkulu bukan semata akibat cuaca atau teknis pelabuhan, tetapi karena ketidakmampuan pemerintah daerah membangun sistem mitigasi distribusi energi yang tangguh. Saat hujan deras dan gelombang tinggi, kapal suplai tertahan di Pulau Baai, distribusi tersendat, dan ekonomi rakyat lumpuh.
Taslam juga mengapresiasi langkah cepat Pertamina yang menambah pasokan sekitar 3.000 kiloliter BBM pada awal November 2025, namun menegaskan bahwa itu hanya solusi sementara. “Selama alur pelabuhan belum dikeruk dan koordinasi lintas sektor tidak dibenahi, Bengkulu akan terus terjebak dalam siklus krisis tahunan,” katanya.
Ia menambahkan, krisis ini berdampak langsung pada nelayan, petani, pengemudi transportasi umum, hingga pelaku UMKM. “Rakyat kecil paling dirugikan. Mereka tidak butuh alasan, mereka butuh tindakan nyata agar bisa bekerja dan hidup. Pemerintah daerah harus turun langsung, bukan hanya menunggu pusat datang memadamkan masalah,” tutup Maulana Taslam. (01)
