Gubernur Kalsel Hadiri Sosialisasi Nasional, Dukung Transformasi Digital Penyaluran Bansos

Jakarta, Darahjuang.online – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung program nasional digitalisasi bantuan sosial yang digagas pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting guna memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak secara transparan dan terukur.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial serta Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri RI, Jakarta, Selasa (03/02/2026).

Dalam forum tersebut, Gubernur H. Muhidin menegaskan kesiapan daerahnya untuk berkolaborasi aktif dengan pemerintah pusat dalam memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial berbasis digital.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap bersinergi dan menyesuaikan kebijakan daerah agar program digitalisasi bansos dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya, didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie.

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia, terdiri dari 24 gubernur serta 41 bupati dan wali kota. Para peserta mendapatkan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri RI yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, terkait pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan uji coba digitalisasi bansos secara nasional.

Sosialisasi tersebut juga diawali dengan pemaparan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B. Panjaitan. Ia menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan fondasi utama dalam pembenahan tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor perlindungan sosial.

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga turut menyampaikan materi strategis, mulai dari integrasi Satu Data Indonesia, penguatan infrastruktur digital dan sistem pertukaran data, hingga pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai basis data penerima bantuan sosial yang lebih akurat.

Selain itu, dipaparkan pula skema piloting digitalisasi bansos secara menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk peran konkret pemerintah daerah dalam mendukung implementasi di lapangan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemprov Kalimantan Selatan berharap dapat meningkatkan kesiapan daerah sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor, guna mendorong pelayanan perlindungan sosial yang lebih berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat.(14).