SURABAYA, Darahjuang.online – Gubernur, Khofifah Indar Parawansa, menggelar rapat koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Tahun 2025 bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di gedung negara Grahadi, Jumat (14/3/2025).
Rakor Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Tahun 2025, di Moderator oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dihadiri juga Sekdaprov, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jatim. Bupati/Walikota, Sekda, kepala Bappeda se Jatim, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan satgas Pangan Polda Jatim.
“Alhamdulillah saat ini kondisi pangan di Jatim Surplus dan aman. Mulai beras, Jagung, kedelai, Bawang merah, Cabai rawit dan besar, bahkan Jatim Produsen padi terbesar di Indonesia. Terima kasih juga kepada pak menko telah memberikan atensi, suport ke Jatim selama ini,” Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan pembukaan Rakor Ketahanan Pangan Provinsi Jatim tahun 2025.
Gubernur Khofifah, juga optimistis Jatim dapat mempertahankan produksi padi tertinggi nasional pada 2025. Ia menargetkan produksi Gabah Kering Panen (GKP) mencapai 12,6 juta ton, sejalan dengan target pemerintah pusat. Optimisme ini didukung oleh upaya optimalisasi 488.379 hektare lahan kurang produktif melalui infrastruktur irigasi yang memadai. “Kita optimistis mencapai target peningkatan GKP sebanyak 12,7 juta ton jika 488.379 hektare lahan kurang produktif ini dapat dioptimalisasi dan terairi dengan baik,” kata Khofifah.
Jatim secara konsisten menjadi provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia selama lima tahun terakhir. Produksi padi Jatim tercatat sebesar 9,94 juta ton GKP (5,74 juta ton beras) pada 2020, 9,79 juta ton GKP (5,65 juta ton beras) pada 2021, 9,53 juta ton GKP (5,5 juta ton beras) pada 2022, dan 9,71 juta ton GKP (5,61 juta ton beras) pada 2023.
Untuk mencapai target produksi, Khofifah menekankan pentingnya penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat. Saat ini, panen masih dilakukan secara manual oleh kelompok tani (Gapoktan). Jika menggunakan combine harvester dan dryer, maka kehilangan hasil panen (loss) dapat dikurangi dan kualitas beras meningkat menjadi premium. “Ketika padi tidak mendapatkan pengeringan yang baik, kandungan airnya tinggi, sehingga broken meningkat. Akibatnya, yang semestinya premium bisa menjadi medium,” jelasnya.
Jatim secara konsisten menjadi provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia selama lima tahun terakhir. Produksi padi Jatim tercatat sebesar 9,94 juta ton GKP (5,74 juta ton beras) pada 2020, 9,79 juta ton GKP (5,65 juta ton beras) pada 2021, 9,53 juta ton GKP (5,5 juta ton beras) pada 2022, dan 9,71 juta ton GKP (5,61 juta ton beras) pada 2023.
Untuk mencapai target produksi, Khofifah menekankan pentingnya penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat. Saat ini, panen masih dilakukan secara manual oleh kelompok tani (Gapoktan). Jika menggunakan combine harvester dan dryer, maka kehilangan hasil panen (loss) dapat dikurangi dan kualitas beras meningkat menjadi premium. “Ketika padi tidak mendapatkan pengeringan yang baik, kandungan airnya tinggi, sehingga broken meningkat. Akibatnya, yang semestinya premium bisa menjadi medium,”katanya.
Dukungan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam ketahanan pangan, termasuk irigasi, bendungan,dan waduk. “Kami berharap Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendukung upaya ini,” kata Khofifah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya stabilitas harga bahan pokok serta pengelolaan panen raya. Dimana dua hal utama dalam pengelolaan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. “Saat ini harga sembako di Jawa Timur sangat baik, bahkan cenderung turun. Saya meminta gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kondisi ini tetap terjaga agar masyarakat dapat menjalani Ramadhan dan Lebaran dengan tenang dan bahagia,” ujarnya.
Selain itu, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional tengah memasuki masa panen raya pada Maret-April. Menko Pangan menginstruksikan para bupati untuk memastikan harga gabah tetap stabil di angka Rp6.500 per kilogram sesuai ketetapan pemerintah. “Saat ini harga gabah di Jawa Timur sudah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang berarti kondisi cukup baik. Saya minta panen raya ini betul-betul dikawal agar harga tidak turun dari Rp6.500, sehingga petani tetap sejahtera dan termotivasi meningkatkan produksi,” kata Zulkifli.
Pemerintah daerah diminta untuk mengawasi panen raya secara ketat melalui camat dan kepala desa guna memastikan kesejahteraan petani serta kelangsungan ketahanan pangan nasional.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pentingnya peran infrastruktur dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan. “Ini forum yang sangat baik, karena tema yang diangkat adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan ketahanan hingga swasembada pangan. Ini menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar AHY sapaan akrabnya Agus Harimurti Yudhoyono.
Menurutnya, berbagai upaya harus dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan, salah satunya melalui penguatan infrastruktur. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Perhubungan, serta pemangku kepentingan lainnya guna memastikan infrastruktur mendukung sektor pertanian. “Bendungan harus memberikan dampak nyata, harus ada sambungan irigasi primer, sekunder, hingga tersier, sehingga dapat mengairi lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas,” katanya.
Selain ketahanan pangan, dia juga memaparkan rencana prioritas pembangunan infrastruktur di Jawa Timur, yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat serta kebutuhan mendesak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut turut menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama terkait kondisi jalan, konektivitas, serta mobilitas warga. AHY menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur jalan dan sistem transportasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. “Kita juga harus memperhatikan dampak cuaca ekstrem yang sering kali menyebabkan banjir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana,” ujarnya.
AHY berharap pembangunan infrastruktur yang optimal tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (09)
