HMI Cabang Bengkulu Dukung Langkah Tegas Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Mega Mall
Nasional, Darahjuang.online — Bengkulu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek Mega Mall yang menyeret nama Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
Dalam pernyataan resminya, HMI menilai pemeriksaan terhadap Helmi Hasan sebagai bentuk nyata supremasi hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat publik setingkat gubernur.
“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Pemeriksaan ini menunjukkan bahwa hukum masih berjalan dan harus didukung sepenuhnya,” tegas Anjar wahyu Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu. Sebagaimana termuat dalam rilis yang diterima Awak Media DJO. Kamis (31/7/25)
HMI juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan, mengingat proyek Mega Mall menyangkut dana publik dan aset daerah. Organisasi mahasiswa ini mendesak Kejati Bengkulu untuk membuka perkembangan penyidikan secara berkala guna menghindari spekulasi liar di masyarakat.
“Sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek ini menyimpan banyak tanda tanya dari sisi hukum, tata kelola keuangan daerah, hingga kepentingan publik,” lanjut pernyataan tersebut.
Menurut HMI, langkah Kejati Bengkulu adalah langkah maju dalam menjaga marwah hukum di provinsi Bengkulu, sekaligus menjadi preseden penting dalam memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah agar tidak dikuasai oleh praktik oligarki dan transaksional.
Sebagai bagian dari elemen kritis masyarakat, HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum. Mereka juga mengingatkan agar tidak ada intervensi politik atau pengaburan fakta hukum dalam penanganan kasus ini.
“Jika ditemukan indikasi intervensi, kami tidak segan turun ke jalan menuntut keadilan ditegakkan.” Tegasnya.
HMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan organisasi mahasiswa lainnya untuk bersama-sama mengawal jalannya penegakan hukum demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (01)
