Kontrak Jembatan Tanah Bumbu Kotabaru Resmi Ditandatangani, Pemprov Kalsel Targetkan Pengerjaan Rampung 2028

Banjarbaru, Darahjuang.online – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi memulai percepatan pembangunan jembatan penghubung antara daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru. Penandatanganan kontrak proyek tahun jamak tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel, Muhidin, di Aula Dinas PUPR Kalsel, Senin (30/3/2026).

Dalam kegiatan itu, Gubernur didampingi Ketua DPRD Kalsel Supian HK serta Sekdaprov Muhammad Syarifuddin. Penandatanganan kontrak dilakukan antara pihak Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib selaku pengguna anggaran.

Dirinya menegaskan, proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut merupakan salah satu pembangunan strategis yang telah lama dinantikan masyarakat. Ia meminta kontraktor segera memulai pekerjaan agar penyerapan anggaran dapat berjalan optimal.

“Proyek ini sudah lama diharapkan masyarakat. Saya minta pelaksana segera bekerja maksimal agar target penyelesaian bisa tercapai sesuai rencana,” ujarnya.

Ia menargetkan jembatan penghubung tersebut dapat difungsikan pada tahun 2028. Menurutnya, pembangunan ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah bersama Wakil Gubernur dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Selain itu, proyek ini juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru yang masing-masing mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar melalui APBD.

“Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat,” imbuhnya.

Muhidin juga mengapresiasi kehadiran Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli sebagai bentuk dukungan terhadap proyek strategis tersebut.

Sementara itu, proyek jembatan sepanjang kurang lebih 3.750 meter ini dirancang dengan bentang utama cable stayed sepanjang 350 meter dan lebar 24 meter. Pembangunan ditargetkan rampung pada 2028, dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten, guna meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.