Kunjungan Gibran ke Bengkulu Disambut Spanduk Protes Dari Masyarakat
Bengkulu, Darahjuang.online – Wakil Presiden Republik Indonesia ke delapan, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Provinsi Bengkulu pada Selasa, 27 Mei 2025.
Sehubungan dengan agenda kunjungan Gibran di Provinsi Bengkulu, beliau disambut oleh Aliansi Masyarakat Bengkulu dengan aksi Protes atas tuntutan Masyarakat terhadap krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
Disisi lain, aliansi ini juga mengkritisi kecacatan proses pencalonan beliau sebagai bakal calon wakil presiden RI pada Pemilihan Umum tahun 2024 lalu.
Aliansi Masyarakat Bengkulu menyambut iring-iringan rombongan tersebut dengan membentang spanduk berwarna hitam bertulis SELAMAT DATANG DI BUMI KRISIS BBM, WAPRES RI ANAK HARAM KONSTITUSI.
Diketahui, dalam satu minggu ini terjadi kekacauan publik akibat BBM yang langka mengakibatkan banyaknya antrean disetiap SPBU, bahkan fenomena ini menyebabkan harga BBM jenis Pertalite di eceran menembus harga Rp. 20.000 – 30.000 per liter.
Bertepatan dengan aksi protes tersebut terjadi polemik antara Aliansi Masyarakat sipil ini dengan pihak yang mengaku anggota dari KOREM.
Polemik terjadi disaat pembentangan sepanduk aksi protes yang berisikan kritik terhadap isu krisis BBM dan juga kritik terhadap status jabatan Wakil Presiden yang mengalami kecacatan dalam proses pencalonan.
Dalam polemik tersebut, sikap yang ditampakan oleh anggota yang mengaku dari KOREM Bengkulu memperlihatkan sikap arogansi dengan cara mengintervensi Aksi Protes Aliansi Masyarakat Bengkulu untuk melepaskan spanduk dan ingin merampas spanduk secara paksa.
Dari kesaksian salah satu peserta aliansi tersebut mengatakan bahwa aksi ini dalam rangka menyambut kedatangan Wakil Presidan RI Gibran Rakabuming Raka.
“Narasi yang kami bawa berangkat dari keresahan warga Bengkulu terhadap lambannya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan Solusi terhadap krisis BBM yang terjadi di Provinsi Bengkulu sehingga berdampak pada aktivitas masyarakat di Provinsi Bengkulu,” kata salah satu peserta yang tidak ingin disebutkan Namanya.
Disamping itu juga, dengan fenomena yang sudah krisis ini seharusnya Gubernur mengambil langkah cepat dengan menetapkan status darurat, untuk mempercepat proses suplai BBM di Provinsi Bengkulu ini.
Penggunaan narasi kritik terhadap Wakil Presiden ini berangkat dari ketidak puasan terhadap proses dalam pencalonan yang mana terjadi perselingkuhan antara Mahkamah Konstitusi dengan penguasa pemerintahan.
Hal itu dibuktikan dengan dinyatakannya para Hakim MK tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Ucap salah satu peserta Aliansi Masyarakat Bengkulu. (Rls/01)
