Label Tak Sesuai, Produk UMKM di Banjarbaru Jadi Isu Utama dalam Diskusi Publik

Banjarmasin, Darahjuang.online – Penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi perhatian, khususnya terkait perlindungan konsumen di Kalimantan Selatan. Dalam diskusi publik bertajuk “Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen di Kalsel” yang digelar Jumat (9/5/2025), kasus pelanggaran label produk oleh UMKM di Banjarbaru mencuat sebagai isu utama.

Bertempat di sebuah kafe di Kota Banjarmasin, forum ini menghadirkan lima narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, Pengawas Barang Beredar Lukman Simanjuntak, Ketua Asosiasi Mitra Pengusaha Industri Kecil (AMPIK) Hendra, pengamat hukum Akhmad Ryan Firmansyah, serta aktivis masyarakat sipil Effendy.

Dalam paparannya, Sulkan menyoroti ketidaksesuaian informasi label pada produk UMKM, seperti tidak dicantumkannya komposisi bahan hingga tanggal kedaluwarsa. Ia menegaskan bahwa hal tersebut melanggar aturan perlindungan konsumen dan dapat dikenakan sanksi hukum.

“Setiap produk kemasan wajib mencantumkan informasi yang akurat. Ini penting untuk menjamin keamanan dan hak konsumen,” ujarnya.

Sulkan juga menambahkan bahwa laporan pelanggaran ini telah diteruskan ke pihak kepolisian dan sedang diproses sesuai ketentuan. Ia mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum dan tidak berspekulasi yang bisa memperkeruh situasi.

Senada dengan itu, Lukman Simanjuntak dari Disdag Kalsel menyatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan adanya kekeliruan administratif yang cukup serius. “Ketika tanggal kedaluwarsa tidak tertera, itu sangat membahayakan. Apalagi untuk produk makanan,” tegasnya.

Namun ia menekankan bahwa pembinaan UMKM dalam hal mutu pangan bukan menjadi kewenangan Dinas Perdagangan. Menurutnya, hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga lain seperti Dinas Kesehatan atau BPOM.

Diskusi ini menjadi ruang refleksi bersama bahwa perlindungan konsumen harus berjalan seiring dengan pembinaan terhadap UMKM. Tantangannya kini adalah bagaimana menerapkan aturan tanpa mematikan semangat wirausaha kecil, sekaligus memastikan keamanan produk tetap terjaga.(14)