*Mengapa Regulasi Alat Sadap Saja Tidak Cukup?*
Oleh
Ahmad Qiram As-suvi
(Peneliti Kebijakan Publik Pojok Peradaban Institute Malang; Kader HMI)
Belakangan ini, ruang publik kita dipenuhi oleh perdebatan sengit para pakar hukum di stasiun televisi dan media sosial. Pemicunya adalah rentetan skandal pengawasan yang menyeret nama-nama besar di lingkar kekuasaan. Fokus utama perdebatan tersebut hampir selalu seragam: mendesak adanya pembaruan hukum, memperketat aturan pembelian teknologi pengawasan, serta membatasi izin penggunaannya.
Pendekatan hukum formal ini bukannya keliru, melainkan naif dan rabun jauh. Para pakar seolah percaya bahwa dengan selembar regulasi, manusia yang memegang kendali teknologi akan mendadak “berhati malaikat” dan mematuhi batas-batas moral. Lebih buruk lagi, narasi ini menciptakan ilusi berbahaya bahwa penyadapan hanyalah tragedi musiman yang mengintai presiden, elit politik, atau pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Padahal, di balik hiruk-pikuk politik elektoral, sebuah ancaman yang jauh lebih sistemik sedang mengintai setiap warga negara biasa tanpa mereka sadari.
Kerentanan nyata dari penyadapan massal hari ini tidak lahir dari canggihnya alat sadap itu sendiri, melainkan dari homogenisasi teknologi.
Ketika seluruh lapisan masyarakat menggunakan protokol komunikasi yang seragam, sistem operasi yang sama, dan bergantung pada arsitektur digital terpusat yang homogen, kita sebenarnya sedang membangun penjara kita sendiri. Homogenisasi ini menciptakan sebuah lanskap di mana satu celah keamanan (backdoor) kecil pada satu sistem standar sudah cukup untuk membuka pintu pengawasan terhadap jutaan manusia sekaligus. Kita tidak lagi perlu disadap secara individual; gaya hidup digital kita yang seragam telah membuat kita terkonsolidasi secara otomatis di bawah satu radar pengawasan massal.
Fenomena inilah yang mengingatkan kita kembali pada tesis klasik Herbert Marcuse mengenai One-Dimensional Man (Masyarakat Satu Dimensi)—saya teringat hal ini karena menjadi bahan diskusi kami di komunitas alternatif epistemik Pojok Peradaban Malang pada akhir masa covid-19. Dalam masyarakat satu dimensi, teknologi tidak lagi berfungsi sebagai alat pembebasan, melainkan instrumen kontrol sosial yang menjinakkan daya kritis. Standardisasi IT menjanjikan efisiensi dan interkoneksi yang nyaman, namun kenyamanan itu dibayar mahal dengan kepatuhan massal (comfort in unfreedom). Kita secara sukarela menyeragamkan cara kita berkomunikasi, bertransaksi, dan berpikir demi sebuah aplikasi yang “mudah digunakan”.
Oleh karena itu, membatasi pembelian alat sadap tanpa membongkar kesadaran masyarakat tentang bahaya homogenisasi adalah usaha yang sia-sia. Selama masyarakat masih terjebak dalam satu dimensi dan mengagungkan keseragaman digital tanpa daya kritis, selama itu pula kita akan selalu rentan terhadap penyadapan.
Sudah saatnya kita menggeser arah jarum jam perdebatan. Edukasi publik tidak boleh lagi berhenti pada jargon “jaga data pribadi Anda,” melainkan harus melompat pada kesadaran sosiologis bahwa kita sedang digiring menuju penyeragaman total. Kita harus mulai berani melihat alternatif teknologi yang lebih terdesentralisasi dan merebut kembali ruang privat yang telah lama terkikis. Sebab, jika kita terus membiarkan diri kita hidup dalam satu dimensi yang homogen, kita tidak perlu menunggu menjadi elit politik untuk menjadi korban penyadapan; kita sudah menjadi korban sejak pertama kali kita sepakat untuk diseragamkan.
