Batusangkar, Darah Juang Online — Rapat perdana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Tanah Datar yang dihadiri oleh seluruh Pengurus BPRN se Tanah Datar Sabtu (25/12) bertempat di Aula Kecamatan Lima Kaum.
PABPDSI merupakan wadah tempat bersatunya Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia yang mana kalau di Kabupaten Tanah Datar adalah BPRN. DPD PABPDSI Tanah Datar terbentuk pada bulan November 2021, yang telah mengikuti beberapa kegiatan berskala nasional diantaranya mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakersna) di Bandung.
Rapat perdana yang dipimpin oleh pengurus DPD membicarakan beberapa hal diantaranya adalah cara pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022 yang disampaikan oleh Susi Elya Roza ,SE Bendahara DPW PABDSI Sumbar dan juga Sekretaris DPD PABPDSI Tanah Datar.
Pada kesempatan tersebut Susi Elya Roza juga menerangkan tatacara penyusunan APB Nagari dan juga tugas dan tanggung jawab dari BPRN dalam mengemplementasikan apa-apa saja yang ada didalam APB Nagari.
Disamping itu Susi juga menjelaskan hasil dari Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PADPDSI Sumbar yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember2021 yang memberikan rekomendasi kepada Gebernur Sumbar diantaranya, Pertama, Mendorong lahirnya Peraturan Gubernur Sumbar tentang Pedoman Pembinaan Pemerintah Nagari yang mengatur tentang upaya percepatan pembangunan Nagari. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nagari. Meningkatkan manajemen Pemerintah Nagari. Pemberian Penghargaan dan lain-lain.
Selanjutnya, mendorong adanya Dana insentif Bamus/BPRN dari Gubernur Sumatera Barat untuk seluruh anggota Bamus/BPRN dalam menjalankan tugas, fungsi dan kedudukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adanya Jaminan Sosial anggota Bamus/ BPRN sesuai dengan UU Ketenaga kerjaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Memberikan penghargaan kepada Bamus/BPRN atau wali nagari Berprestasi (pemilihan Bamus/BPRN/Wali Nagari Juara) yang dilakukan secara fair dan terbuka yang dapat menumbuhkan semangat dan motivasi bagi peningkatan kinerja penyelenggara pemerintah nagari Sumatera Barat kedepan. Memberikan dukungan Bantuan Keuangan Khusus Bagi Pelaksanaan Program Sekolah Desa Terpadu dalam upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintah nagari secara sistematis dan berkelanjutan.
Terakhir, mengikutsertakan PABPDSI sebagai organisasi Induk Bamus/BPRN Se Sumatera Barat dalam berbagai pembahasan kebijakan kenagari an di Sumatera Barat. Jelas Susi Elya Roza.
Wakil Ketua DPD PABDSI Tanah Datar Masnaidi juga menerangkan, hasil-hasil Rekernas yang dilaksanakan di kota Bandung pada Tanggal 25 – 26 November 2021 yang mana sebagian besar isinya sama dengan rekomendasi yang diberikan oleh DPW PABDSI Sumatera Barat kepada Gubernur hasil dari Rakorwil.
Dalam rapat perdana PABDSI Tanah Datar tersebut banyak masukan dan juga saran-saran dari para Ketua dan pengurus BPRN nagari diantaranya, meminta kepada pemerintah daerah (Bupati) untuk bisa meningkatkan kapasitas anggota BPRN yang mana selama ini tidak ada dilakukan oleh pemda dan hal ini menyebabkan sering menimbulkan adanya perbedaan persepsi antara wali nagari dan BPRN dalam pelaksanaan pembangunan nagari dan juga banyak anggota BPRN yang tidak mengetahui regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemda dalam pelaksanaan pemerintahan nagari.
Meminta secepatnya dilaksanakan pelantikan Pengurus Forum PABDSI Kecamatan yang telah terbentuk yang dipusatkan pelantikannya di Kabupaten di fasilitasi oleh Pemkab Tanah Datar berhubung tidak adanya dana DPD PABDSI Tanah Datar. Pungkasnya. (30)
