Banjarbaru, Darahjuang.online Keterbukaan informasi terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikelola PT PLN (Persero) UID Kalselteng menjadi perhatian publik. Hingga awal Maret 2026, data yang diminta awak media belum juga dipaparkan secara rinci, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan.
Permintaan klarifikasi sebenarnya telah disampaikan sejak tahun lalu. Namun sampai sekarang, jawaban yang diberikan dinilai masih bersifat umum dan belum menyentuh substansi yang diharapkan. Kondisi ini membuat sebagian kalangan mempertanyakan komitmen transparansi badan usaha milik negara tersebut.
Assistant Manager Komunikasi dan Manajemen Stakeholder PLN UID Kalselteng, Vigor Eusidero Hindami, menyampaikan bahwa persoalan tersebut berada di bawah kewenangan unit tertentu di internal perusahaan.
Menurutnya, pejabat yang berkompeten untuk memberikan penjelasan saat ini sedang menjalankan agenda di luar daerah dan dijadwalkan kembali ke Kalimantan Selatan dalam waktu dekat.
“Untuk hal itu ada bagian yang secara khusus menanganinya. Saat ini yang bersangkutan masih ada kegiatan di luar kota,” ujarnya kepada awak media, Senin (2/3/2026).
Ia menambahkan, pihaknya memilih berhati-hati agar informasi yang disampaikan tidak keliru karena bukan berada dalam lingkup tugasnya.
“Karena bukan kewenangan saya, jadi saya tidak berani menyampaikan lebih jauh,” tambahnya.
Di sisi lain, keterlambatan penyampaian data PPJ dinilai penting untuk segera dijawab mengingat informasi tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah. Publik kini menunggu penjelasan resmi yang diharapkan mampu memberikan kejelasan secara menyeluruh dan tidak lagi bersifat normatif.(14).
