Bengkulu, Darah Juang Online – Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) menggelar aksi di titik Kilometer 0 Indonesia di Sabang Pulau Weh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, mendesak Presiden Joko Widodo agar mematikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan beralih ke energi bersih yang adil dan berkelanjutan. Rabu (15/3/23)
Ada 33 unit PLTU batubara yang beroperasi di Sumatera berkapasitas 3.566 Megawatt (MW) lalu perencanaan pemerintah Rencana Usaha Pemenuhan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 akan menambah PLTU batu bara sebesar 4.000 MW.
Sumatera terang untuk Energi Bersih (STuEB) juga mendesak pemerintah untuk segera memenuhi tuntutan, pertama Presiden Republik Indonesia untuk segera menghentikan PLTU batubara di Sumatera dan transisi ke energi bersih yang adil dan berkelanjutan, kedua Kementrian ESDM untuk mengeluarkan atau membatalkan rencana proyek 4.000 Megawatt pembangkit berbasis batu bara dari RUPTL, ketiga Pemerintah segera memulihkan kerusakan lingkungan akibat tambang dan PLTU batubara dan memulihkan hak-hak korban proyek-proyek energi kotor di Sumatera dan Indonesia.
Sementara saat ini di Pulau Sumatera terdapat surplus energi listrik sebesar 40 persen atau sekitar 2.555 MW dengan daya mampu netto sebesar 8.916 MW dan beban puncak 6.361 MW.
Dinamisator jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB), Ali Akbar mengatakan selain menjadi kontributor utama krisis iklim dengan jumlah lebih dari 40 persen, ekstraktivisme batu bara juga telah memberikan dampak buruk di wilayah pembangkit dengan mencemari udara, tanah dan air. Di tingkat tapak, warga kehilangan mata pencarian dan pekerjaan.
“Momentum di mana negara melalui beberapa skema seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM) seharusnya mengutamakan PLTU di Sumatera yang harus dipensiunkan atau dihentikan dan jangan ada lagi PLTU batu bara baru,” kata Ali.
Dinamisator Gerakan Bersihkan Indonesia, Ahmad Ashov Birry menilai pemerintah Indonesia dan skema percepatan transisi seperti JETP harus mengenali urgensi transisi, khususnya terkait penghentian pendirian dan penutupan PLTU batubara, yang berpijak pada realita di lapangan.
“Perencanaan transisi dalam hal ini JETP, harus dibangun dengan konsultasi publik, termasuk dengan masyarakat terdampak PLTU di Sumatera. Transisi energi yang adil dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan partisipasi publik dan proses yang bottom-up,” sebut Ashov.
Sejumlah PLTU batu bara yang saat ini beroperasi dan dirasakan dampak buruknya oleh warga antara lain PLTU batubara Nagan Raya, PLTU batubara Tenayan Raya, PLTU batubara Ombilin, PLTU batubara Pangkalan Susu, PLTU batubara Keban Agung, PLTU batubara Sumsel 1, PLTU batubara Teluk Sepang, PLTU batubara Sebalang.
Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti mengatakan sudah selayaknya semua PLTU yang berbahan bakar batu bara ditutup. Rusaknya lingkungan mempunyai efek domino salah satunya menyebabkan kemiskinan pada masyarakat di tingkat tapak yang pada akhirnya mereka terpaksa masuk dalam lingkaran perbudakan modern.
Mimi menegaskan, PLTU batubara harus segera ditutup karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang ada di lingkar PLTU Batubara Pangkalan Susu Sumatera Utara. Rakyat kehilangan amta pencaharian di laut, hasil tanaman menyusut sehingga pensiun dini atau early retirement bagi PLTU batu abra merupakan keputusan yang layak untuk segera direalisasikan juga merehabilitasi lingkungan pesisir yang hancur. (01)
