Oleh: Syarfani
Kaperwil Media Darahjuang.online Kalimantan Selatan
Sudah empat bulan langit Kalimantan tidak benar-benar biru. Yang kita hirup setiap pagi bukan embun, melainkan asap. Yang menutup matahari bukan awan, melainkan kabut tebal dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan: sampai kapan kita harus hidup seperti ini setiap tahun?
Kalimantan kembali dikepung asap. Dari Banjarmasin hingga Palangka Raya, dari Pontianak hingga Samarinda, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berulang kali masuk kategori Tidak Sehat hingga Sangat Berbahaya. Sekolah diliburkan. Penerbangan ditunda. Rumah sakit dipenuhi pasien ISPA. Ekonomi warga pesisir dan petani terhenti.
Ini bukan bencana alam. Ini adalah bencana tahunan yang kita biarkan menjadi normal.
Empat Bulan, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Jika asap sudah bertahan 4 bulan, artinya ada yang salah total dalam sistem pencegahan kita. Karhutla tidak datang tiba-tiba. Ia punya pola, punya musim, dan punya aktor.
Kita punya satelit hotspot. Kita punya prediksi BMKG tentang El Nino dan musim kemarau panjang. Kita punya regulasi yang melarang pembakaran lahan. Tapi mengapa setiap kemarau, api selalu menang selangkah lebih cepat dari negara?
Jangan terus salahkan cuaca. Di lapangan, api itu sengaja dinyalakan. Ada korporasi yang abai, ada oknum yang membuka lahan dengan cara murah yaitu membakar, dan ada pembiaran yang terlalu lama.
Data KLHK dan Walhi setiap tahun menunjukkan, mayoritas hotspot berada di area konsesi perusahaan perkebunan dan HTI. Namun berapa banyak korporasi yang benar-benar dipidana hingga membuat jera? Hukum kita masih tajam ke petani kecil, tapi tumpul ke pemilik konsesi ribuan hektare.
Kita Sedang Mengorbankan Satu Generasi
Yang paling kejam dari asap ini adalah dampaknya yang tidak terlihat. Anak-anak kita tumbuh dengan paru-paru yang dipaksa menghirup PM2.5 setiap hari. Ibu hamil harus menghirup racun. Nelayan tidak bisa melaut karena jarak pandang nol.
Kita sedang mengorbankan satu generasi Kalimantan demi menghemat biaya pembukaan lahan.
Pemerintah daerah dan pusat tidak bisa lagi hanya datang dengan masker, bantuan sembako, dan water bombing saat api sudah menjadi raksasa. Itu pemadam kebakaran, bukan pencegahan kebakaran.
Yang kita butuhkan hari ini adalah:
1. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Cabut izin perusahaan yang terbukti lalai dan biarkan lahannya terbakar berulang. Publikasikan nama perusahaannya. Pidana aktor pembakarnya.
2. Anggaran Pencegahan, Bukan Pencitraan: Dana Karhutla jangan habis untuk rapat dan sosialisasi di hotel. Perkuat Tim Patroli Api di tingkat desa, lengkapi mereka dengan peralatan, dan berikan insentif yang layak.
3. Kembalikan Gambut: Hentikan pemberian izin baru di lahan gambut dalam. Gambut yang kering adalah bom waktu. Basahi kembali, sekat kanal, dan libatkan masyarakat adat sebagai penjaga utamanya.
Empat bulan dikepung asap adalah alarm yang terlalu lama kita tunda. Kalimantan adalah paru-paru dunia, ironis jika warganya sendiri tidak bisa bernapas di tanahnya sendiri.
Jika tahun ini kita masih menganggap asap sebagai musim, maka tahun depan kita akan menghirup hal yang sama — hanya lebih tebal.
Sudah waktunya negara hadir bukan hanya saat asap tebal, tapi saat api pertama kali dinyalakan.
Opini dirilis pada Media DJO (Darahjuang.online). Minggu 18 Oktober 2026
