Lebong, Darah Juang Online – Forum Komunikasi Masyarakat Tambang melakukan konsolidasi terkait konflik PT. TME dengan Masyarakat, Sabtu malam di desa Suka Bumi kecamatan Lebong Sakti kabupaten Lebong, (30/07).
Forum Komunikasi Masyarakat Tambang melakukan konsolidasi terkait konflik PT. TME, dihadiri oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tambang, Gerakan Rakyat Bela tanah adat (GARBETA), Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Forum Komunikasi Pembangunan Lebong (FKPL), LSM, Ormas, Aktivis, masyarakat pekerja tambang tradisional, dan sejumlah media.
Konsolidasi ini menyepakati keputusan melalui musyawarah dan mufakat bersama, bahwa Forum Komunikasi Masyarakat Tambang mendukung penuh Bupati Lebong untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara PT.TME dengan masyarakat melalui kebijakan daerah dan untuk serta berpihak untuk kepentingan masyarakat.
“Kami menyerahkankan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah daerah dalam hal ini bupati Lebong dan kami percaya bahwa kebijakan yang diambil nantinya adalah untuk kepentingan masyarakat,” kata ketua FKMT Aryanto Jalal.
Forum Komunikasi Masyarakat Tambang ini adalah wadah yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat selaku penambang tradisional.
“Forum Komunikasi Masyarakat Tambang ini adalah wadah kita untuk memperjuangkan masyarakat, dan kita mendukung penuh pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini bupati mampu secara bijaksana lewat kebijakan yang diambil nantinya adalah untuk masyarakat itu sendiri,” Ungkab Jubir FKMT Firdaus.
Forum Komunikasi Masyarakat Tambang telah melayangkan surat ke DPRD Kabupaten Lebong untuk dilakukan hearing dengan menghadirkan pihak PT. TME (direktur) untuk duduk bersama aliansi Forum Komunikasi Masyarakat Tambang dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas konflik yang terjadi sekaligus menjawab keresahan masyarakat selama ini.
Semoga apa yang kita perjuangkan ini dapat terjawab sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman antara PT.TME dengan masyarakat, tutup ketua FKMT Aryanto lagi.
Dengan adanya Aliansi Forum Komunikasi Masyarakat Tambang pihak PT. TME dapat memberikan alasan sekaligus jawaban atas kepemilikan lahan dan izin usaha produksi sehingga masyarakat memahami akar permasalahan yang sebenarnya terjadi dan konflik ini akan segera diakhiri dengan damai. (10)
