Kelangkaan BBM Subsidi Jadi Sorotan, Kapolda Kalsel Terima Masukan BADKO HMI

Banjarbaru, Darahjuang.online – Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan (BADKO HMI Kalsel), Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan, mulai dari dugaan praktik mafia BBM, pelangsiran, kelangkaan BBM subsidi, hingga antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang masih dikeluhkan masyarakat.

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa audiensi yang diinisiasi oleh Dir Intelkam Polda Kalsel, Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo, S.I.K., M.H., berlangsung dalam suasana dialog yang terbuka. Berbagai persoalan disampaikan secara langsung kepada Kapolda, yang menekankan pentingnya melihat permasalahan secara menyeluruh agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menyelesaikan persoalan hingga ke akar.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan bahwa langkah awal penyelesaian persoalan BBM subsidi adalah memahami akar permasalahan yang sebenarnya.

“Kita harus memahami terlebih dahulu akar permasalahannya. Dengan begitu, langkah dan kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi,” tegasnya.

Menurutnya, penyelesaian persoalan distribusi BBM subsidi juga memerlukan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif.

“Pertemuan seperti ini perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mampu menjawab persoalan distribusi dan kelangkaan BBM subsidi di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum BADKO HMI Kalsel, Abdi Aswadi, menilai persoalan kelangkaan BBM subsidi sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah yang terus berulang tanpa penyelesaian.

“Kelangkaan BBM subsidi tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan yang berulang tanpa penyelesaian. Negara harus hadir memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, sekaligus menindak tegas setiap praktik yang merugikan hak masyarakat,” katanya.

Abdi juga mendorong agar pembahasan tidak berhenti pada forum audiensi semata, tetapi ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami ingin persoalan ini dibedah sampai ke hulunya. Jika akar persoalannya ditemukan, maka solusi yang lahir tidak lagi bersifat tambal sulam. BADKO HMI Kalimantan Selatan siap mengawal dan memberikan masukan secara objektif demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, Pertamina, BPH Migas, dan elemen masyarakat dalam mewujudkan tata kelola distribusi BBM subsidi yang lebih transparan, tepat sasaran, serta mampu mengakhiri persoalan kelangkaan yang selama ini menjadi perhatian publik.(14).