Alaku
Alaku
Alaku

Pemda Sumut paparkan langka hadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024

  • Bagikan

Medan, Darah Juang Online – High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Se-Sumatera Utara. Kamis (07/03/2024).

Mendorong Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok dalam rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2024 serta Akselerasi Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah, untuk menjaga stabilitas harga dan kesediaan pasokan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Alaku

High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sumatera Utara dan dihadiri oleh seluruh anggota TPID dan TP2DD Provinsi serta Kabupaten/Kota perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh Poppy Marulita selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumut.

Poppy Marulita menyampaikan, Pemerintah Sumut telah melakukan beberapa kegiatan seperti pasar murah untuk stabilitas harga, bantuan sosial beras SPHP, kerjasama perdagangan komoditas antar daerah.

Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, IGP Wira Kusuma. Dalam pemaparan menyampaikan bahwa berdasarkan historis, perkembangan inflasi menunjukkan kecenderungan meningkat pada saat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Komoditas pendorong inflasi pada periode tersebut bervariasi, namun didominasi komoditas pangan dan komoditas administered prices. “Oleh karena itu, perlu diwaspadai,” harapnya.

Kenaikan harga daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras serta tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, komoditas beras diprakirakan akan tetap menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi hingga musim panen tiba pada akhir Maret/awal April 2024 mendatang.

Pengendalian inflasi juga perlu didukung dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan juga optimalisasi penggunaan anggaran fiskal yang efektif dan tepat sasaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien. Penerimaan Asli Daerah menunjukkan angka optimal (99% non tunai).

Meskipun demikian, dari aspek realisasi dapat dilakukan penguatan pemanfaatan kanal Non tunai khususnya QRIS secara berkelanjutan dilakukan melalui tindak lanjut jangka pendek.

Pj. Gubernur Sumut, Hassanudin, dalam sambutannya menyampaikan perkembangan inflasi di Sumatera Utara secara keseluruhan tahun 2023 menunjukkan angka inflasi yang terkendali dengan angka 2,25% (yoy). Untuk februari 2024, gabungan 8 kabupaten/kota ihk mencatatkan inflasi 0,41% (mtm) atau 2,50% (yoy).

Selain itu, apabila melihat data BPS, komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada bulan Februari 2024, yang kemudian diikuti dengan komoditas daging ayam ras, beras, dan minyak goreng.

Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok saat Menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri Pj. Gubernur Sumut Hassanudin, mendorong seluruh Bupati, Walikota, dan Pimpinan OPD secara aktif melaksanakan 9 arahan Menteri Dalam Negeri Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan IdulFitri 2024.

Hassanudin juga mendorong dan menugaskan seluruh Bupati/Walikota serta kepala opd terkait untuk mengoptimalisasi peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi yang semula masih diterima secara tunai dapat segera dilakukan transformasi menjadi non tunai dalam rangka good governance. Pemda agar bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah, kata Hassanudin.

Kementerian Perekonomian RI diantaranya, Andriansyah selaku Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, dan Puji Gunawan selaku Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil.

Dalam paparan Adriansyah menyampaikan langkah-langkah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di daerah pada Ramadhan dan Idulfitri 2024 berdasarkan Himbauan Menko Perekonomian dalam Surat No: PK TPID/45/M.EKON/2/2024 yakni mengintensifkan pemantauan dan sinergi pengawasan, memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan. (Rls/22)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *