Nasional, Darahjuang.online — Pencatutan nama seseorang menjadi pendukung calon perseorangan merupakan salah satu isu yang muncul pada tahapan pendaftaran Calon kepala daerah Pencatutan ini dapat terjadi pada siapa saja baik pihak yang diperbolehkan untuk menjadi pendukung maupun yang tidak diperbolehkan, seperti pencatutan para penyelenggara Pemilu.
Pencatutan nama seseorang pada tahapan pendaftaran calon perseorang kepala daerah tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi semata tetapi juga berkaitan dengan potensi terjadinya pelanggaran pidana.
Hal ini terungkap dala arahan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri, Kamis (20/5/24) pada saat memberikan arahan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bengkulu.
Menurutnya, potensi tindak pidana pemilihan pada tahapan Pencalonan Perseorangan tersebut terkait dengan “Sesuai dengan pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). ” tegasnya.
Bawaslu Kota Bengkulu sebagai langkah pencegahan dalam rangka pengawasan tahapan Verifikasi Faktual yang akan berlangsung mengingatkan untuk data verfak benar – benar dibuat sesuai dengan fakta di lapangan.
Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu mengatakan “kita menghimbau kepada semua pihak agar teliti dan cermat dalam hal verifikasi faktual terhadap masyarakat yang merasa namanya di catut silakan melaporkan ke Bawaslu kota dan Panwaslu kecamatan di wilayah masing – masing.” Pungkasnya.
Diketahui, Bawaslu Kota Bengkulu juga sudah melakukan rakor dan supervisi ke kecamatan dalam mengahadapi proses tahapan verifikasi faktual yang akan berlangsung “kepada jajaran pengawas di kecamatan hingga PKD sudah kita sampaikan untuk mempedomani SE Bawaslu RI No. 81 dan 91 serta Kpt KPU 532.” Ucap Ahmad. (01)
