Bengkulu, Darah Juang Online – Hari Perempuan Internasional, sejumlah perempuan pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan dari Provinsi Bengkulu berkumpul di The Bencolen Coffee and Resto Kota Bengkulu untuk menghadapi persoalan yang mengancam keberlangsungan hidup mereka.
Dalam diskusi yang berlangsung, dibagikan cerita mengenai pengalaman mereka yang terus menerus dihadapkan pada ketidakadilan dan kekerasan yang merajalela, yang tidak terlepas dari struktur ekonomi politik yang patriarkis dan ekstraktif. Pada Jumat (08/03) kemarin.
Namun, dari pertemuan tersebut, terlahir sebuah kesepakatan dan tuntutan dari perempuan Bengkulu.
Mereka memutuskan untuk menguatkan solidaritas dalam mendukung perjuangan mereka, serta menuntut pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan sesuai konstitusi.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan terkait tata kelola Sumber Daya Alam, serta melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan terkait hal tersebut.
Disampaikan oleh manajer kampanye WALHI Bengkulu Puji Hitasa dalam sambutannya menyoroti dampak buruk dari kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat, terutama perempuan. Katanya.
“Mereka menegaskan bahwa perempuan sering kali menjadi korban dalam perampasan ruang hidup, krisis iklim, penghancuran lingkungan hidup, bencana ekologis, pemiskinan, konflik agraria, dan kekerasan berbasis gender. Kekerasan tersebut, baik secara verbal, fisik, maupun seksual, dianggap sebagai upaya untuk membungkam suara kritis dan menghentikan gerakan perempuan yang berjuang.” Ungkapnya.
Puji juga menambahkan, “Kekhawatiran semakin meningkat karena tidak adanya instrumen hukum yang melindungi perempuan pejuang HAM dan Lingkungan, menjadikan mereka semakin rentan terhadap ancaman. Demokrasi, yang seharusnya menjadi jaminan untuk memperjuangkan keadilan dan HAM, semakin terancam.” Tuturnya.
Tak hanya itu, perempuan Bengkulu juga menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi, intimidasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan pejuang HAM. Kesepakatan dan tuntutan tersebut menjadi dasar bagi perempuan Bengkulu dalam melanjutkan perjuangan mereka demi keadilan dan lingkungan hidup yang lestari. (01)
