Polri Berhasil Ungkap 3.326 Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak Nasional

Jakarta, Darahjuang.online – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat keberhasilan besar dalam operasi serentak berskala nasional dengan mengungkap 3.326 kasus premanisme sejak 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar aksi-aksi kriminal jalanan yang dinilai meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi di berbagai daerah.

Pelaksanaan operasi didasarkan pada Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang memerintahkan seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia untuk menggelar langkah terpadu berupa penegakan hukum, intelijen, serta tindakan pre-emtif dan preventif.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi aksi premanisme dalam bentuk apa pun. Kepastian hukum dan rasa aman adalah kunci utama bagi pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Irjen Sandi, Kamis 08/05/2025.

Dalam pelaksanaannya, polisi menindak berbagai tindak pidana seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, pengeroyokan, hingga ujaran kebencian dan penculikan.

Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap antara lain:

Polres Subang mengamankan 9 pelaku premanisme di kawasan industri.

Polresta Tangerang menangkap 85 orang pelaku.

Polda Banten mengamankan 146 orang terkait aksi premanisme.

Polda Kalteng memeriksa Ketua Grib Kalteng atas dugaan intimidasi terhadap PT BAP.

Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 10 orang membawa senjata tajam dan senjata api.


Selain razia dan penindakan langsung, Polri juga melakukan pengecekan legalitas organisasi masyarakat (ormas) yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum, serta memberikan rekomendasi pembekuan izin bagi ormas yang terbukti terlibat tindak pidana.

Operasi ini mendapat dukungan penuh dari TNI, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas keamanan jangka panjang di seluruh wilayah Indonesia.(14).