Satu Tahun Pemerintahan Seluma: HIMASEL Sampaikan Banyak Catatan
Seluma, Darahjuang.online — Satu tahun sudah berlalu sejak Bupati dan Wakil Bupati Seluma resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Waktu yang, dalam logika pemerintahan, cukup untuk menunjukkan arah, keberpihakan, dan kerja nyata. Namun bagi sebagian masyarakat, satu tahun ini justru terasa seperti masa menunggu, menunggu pelayanan membaik, menunggu jalan diperbaiki, dan menunggu janji benar – benar ditepati.
Di tengah capaian administratif yang kerap dipaparkan, suara dari lapangan berbicara lain. Keluhan tentang pelayanan publik masih menjadi cerita sehari-hari. Proses administrasi dinilai lambat, prosedur berbelit, dan respons aparatur belum sepenuhnya sigap. Dari pengurusan KTP hingga izin usaha, masyarakat masih dihadapkan pada sistem yang belum sepenuhnya ramah.
Dalam konteks reformasi birokrasi, ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini soal kepercayaan. Ketika pelayanan dasar saja belum maksimal, maka jarak antara pemerintah dan rakyat semakin terasa nyata.
Di sisi lain, wajah infrastruktur Seluma juga belum banyak berubah. Di sejumlah wilayah, jalan rusak masih menjadi penghubung utama aktivitas warga. Saat hujan turun, akses semakin sulit. Rencana pembangunan jembatan yang dinanti belum juga terealisasi, memaksa masyarakat memutar jauh demi menjalani aktivitas sehari-hari.
Dampaknya bukan hanya soal kenyamanan. Ini soal ekonomi. Distribusi hasil pertanian terhambat, biaya transportasi meningkat, dan akses pendidikan anak-anak ikut terganggu. Beberapa sekolah pun masih berdiri dengan fasilitas yang jauh dari kata layak.
Padahal, infrastruktur adalah fondasi. Tanpa itu, pembangunan hanya akan berjalan di atas kertas.
Di tengah persoalan tersebut, isu integritas birokrasi turut menjadi perhatian. Beredarnya dugaan pelanggaran etik di kalangan ASN dan PPPK menimbulkan kegelisahan publik. Disiplin dan profesionalitas aparatur yang seharusnya menjadi pilar pelayanan justru dipertanyakan.
Belum lagi munculnya isu dugaan praktik jual beli jabatan yang beredar di ruang publik. Meski masih sebatas dugaan dan membutuhkan pembuktian hukum, isu ini cukup mengguncang kepercayaan masyarakat. Jika benar terjadi, maka bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak fondasi merit system dalam birokrasi.
Di saat yang sama, rencana aktivitas pertambangan emas di wilayah Seluma menambah kekhawatiran baru. Di satu sisi, investasi menjanjikan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, ancaman kerusakan lingkungan, krisis air, dan konflik sosial menjadi bayang-bayang yang tidak bisa diabaikan.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua Umum HIMASEL, Rego Bangkito, yang menegaskan bahwa satu tahun pemerintahan seharusnya cukup untuk menunjukkan arah perubahan.
“Kalau pelayanan masih lambat, infrastruktur belum jadi prioritas, dan isu integritas terus muncul, ini bukan lagi catatan kecil ini alarm. Kami tidak menyerang, kami mengingatkan. Pemerintah harus hadir dengan kerja nyata.” Tegasnya. Minggu (12/4/26)
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengisian jabatan serta pengawasan terhadap rencana pertambangan.
“Jabatan harus diisi berdasarkan kompetensi, bukan transaksi. Dan pertambangan harus diawasi ketat, agar masyarakat tidak jadi korban.” Lanjutnya.
Secara akademis, kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan pada perencanaan, tetapi pada pelaksanaan. Prinsip good governancetransparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum masih perlu dibuktikan dalam praktik, bukan sekadar wacana.
Satu tahun memang belum cukup untuk menyelesaikan semua persoalan. Tapi cukup untuk menunjukkan keseriusan.
Kini pertanyaannya sederhana:
apakah tahun kedua akan menjadi titik balik, atau justru memperpanjang daftar janji yang belum terwujud?
“Publik Seluma tidak lagi menunggu kata-kata. Mereka menunggu bukti.” Pungkasnya. (01)
