Alaku
Alaku
Alaku Alaku

Musda KNPI Padang Pariaman Samba Lado Diduga Inkonstitusional

Padang Pariaman, Darah Juang Online — Pimpinan sidang kecewa dengan di adakannya Musda di Samba Lado, yang mana sebenarnya pelaksanaan Musda lanjutan di Minang Jaya telah mengikuti prosedur dan telah sampai pada tahapan permohonan penerbitan SK, dimana forum Musda yang di buka langsung oleh Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman di Hall Saiyo Sakato dan dilanjutkan di Hotel Minang Jaya telah selesai dilaksanakan. Jumat (27/1/2023)

Pelaksanaan Musda KNPI yang diadakan oleh pihak Provinsi di anulir telah melakukan intervensi serta perpecahan terhadap kepemudaan di Kabupaten Padang Pariaman.

Alaku

Dimana KNPI Provinsi Sumatera Barat mempertontonkan arogansi dengan akan dilaksanakanya Musda yang berlokasi di Sambal Lado Kurai Taji pada hari Sabtu, 28 Januari 2023 (Hari ini, red), tanpa adanya mediasi kepada Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan selingkup Kabupaten Padang Pariaman.

Padahal Musda lanjutan yang dilaksanakan di Hotel Minang Jaya dan terpilihnya Hafizh Al Arif sebagai Ketua terpilih sudah melalui teknis dan prosedur yang benar. Hal ini disampaikan Winda Yulita selaku pimpinan sidang yang terpilih berdasarkan kesepakatan forum Musda di Hall Saiyo Sakato.

“Rencana KNPI Sumatera Barat mengadakan Musda lanjutan merupakan tindakan atau arogansi dari KNPI Sumatera Barat terhadap Pariaman, intinya KNPI Sumatera Barat sengaja mengadu domba pemuda Padang Pariaman.” Tambahnya.

“Saya sudah bertemu dengan Bung Nanda Satria, dan Bung Nanda Satria berjanji akan melakukan mediasi dengan kandidat lain tapi sampai saat sekarang ini tidak ada kejelasanya dan saya telah mengajukan permohonan SK tapi tidak ada respon.” Jelas Hafizh Al Arif saat di temui awak media ditempatnya.

“Ternyata tanpa dilaksanakanya mediasi kepada kandidat, KNPI Sumatera Barat memutuskan sepihak pelaksanaan Musda di Kota Pariaman yang secara prinsip memecah belah pemuda Padang Pariaman,” tegas Hafizh Al Arif.

Ditempat terpisah, Syafrinal selaku tokoh muda yang juga anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan bahwa hal ini sangat disayangkan, “dengan munculnya polemik KNPI di kepemudaan Kabupaten Padang Pariaman mengakibatkan perpecahan di kalangan pemuda.” Tuturnya.

“Saya berharap KNPI Sumbar tidak membawa konflik Sumatera Barat ke Padang Pariaman, dengan melakukan dualisme KNPI Kabupaten Padang pariaman.” Tambahnya.

Sesuai aturan, seharusnya semua kegiatan kepemudaan secara prinsipil dilaksanakan dikawasan dan berdasarkan arahan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman (Bupati, red). Tutupnya. (27)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *