Tabungan Dan Tanah amanah masa depan Oleh: IBG Dharma Putra

Banjarmasin, Darahjuang.online — Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya, sebaiknya dibangun di dalam ruang terbuka, jujur, melibatkan dan sekaligus berpihak kepada kepentingan masyarakatnya. Kebijakan yang berproses begitu, berpotensial didukung sepenuhnya oleh masyarakat karena mampu mengharmoniskan empati, ketegasan dan keadilan

Harmoni diatas, akan menjadi awal munculnya kepercayaan masyarakat, sehingga selayaknya diwacanakan untuk semua ketentuan, termasuk untuk pemblokiran tabungan tidur, pengambilan lahan tidur, yang meresahkan dan mengundang resistensi, akhir akhir ini.

Keresahan muncul bukan karena kebijakannya semata, melainkan karena ketidakjelasan arah, dasar serta batas pelaksanaannya. Alangkah baiknya, jika dasar konsepsi wacana diatas, secara gamblang memperlihatkan pemihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat, terutama yang miskin dan terpinggirkan.

Konsepsi tersebut membuat rakyat sebagai satu satunya pemilik negara yang sah, dengan jelas tanpa kegamangan bisa memahami bahwa tabungan yang diblokir adalah tabungan yang pemiliknya lalai, bukan simpanan kecil si rakyat jelata demi masa depannya, sedangkan lahan tidur dimaknai lahan luas tak produktif, bukan lahan kecil, harta warisan yang belum mampu diolah karena kemiskinan.

Jangan mengira masyarakat tidak memahami kewenangan pemerintah dalam mengatur gerak pembangunan, mencari dukungan aset ataupun anggaran, karena mereka tahu, cuma berharap kewenangan itu, dipenuhi oleh tanggung jawab sehingga tak sewenang wenang. Tak boleh ada, kemajuan pembangunan yang dibayar dengan keresahan rakyatnya.

Pembangunan hendaknya dijaga dengan hukum yang benar, baik dan tegas. Pembuatan aturan dan pelaksanaannya, tak boleh memberi ruang manipulasi, monopoli ataupun penyelewengan dalam bentuk apapun. Aturan, wajib dijadikan pembuktian bahwa pemerintah hadir paripurna, tak hanya untuk mengatur, tapi disertai dengan merawat keadilan serta merangkul masyarakat dengan penuh empati.

Masyarakat tahu, bahwa negara akan makmur jika pajaknya rendah namun kas negara tetap penuh dan terjadi sebaliknya , jika pajak tinggi tapi kas negaranya kosong sehingga akan mau berpartisipasi, tapi jika harus ada pilihan, maka sebaiknya dimulai dari yang terkaya agar lebih terlihat dampaknya.

Bila satu tabungan diatas satu triliunan rupiah, dipotong dan hanya disisakan satu triliun saja, sebagai pengorbanan dalam semangat gotong royong yang hakiki, sekaligus sebagai strategi mempersempit kesenjangan ekonomi maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terjadi

Jumlah dana yang didapat dari pemotongannya akan jauh lebih besar dibanding dana kumpulan potongan tabungan miskin yang diperolehnya dengan dengan tetesan keringat dan harapan. Dana yang jauh lebih besar akan lebih atraktif jika digunakan untuk membangun desa, sekolah atau memberi air bersih ke pelosok negeri.

Sangat disayangkan jika saran yang didengar bukan dari masyarakat yang paling terdampak, karena keberadaan penentu kebijakan jauh dari denyutan derita di keseharian rakyat, sehingga lupa, bahwa lebih dari separuh dari keseluruhan rakyat, masih berjuang melawan kemiskinan.

Pemerintah wajib mempunyai kepekaan, melalui kebijakan, yang tidak hanya melihat kemajuan makro ekonomi semata tapi dipenuhi kearifan karena ditumbuhkan dari empati sosial serta keberanian moral. Pemimpinnya sadar bahwa kemampuan mengatur supaya negara menjadi kuat didapatnya dari kepercayaan rakyat.

Kepercayaan rakyat wajib dijaga dan dirawat, salah satu caranya melalui pembuatan aturan yang bukan hanya legal di mata hukum, tetapi juga mulia di mata hati masyarakatnya.
(08)