BEM SI Bengkulu RDP ke DPRD Provinsi Bengkulu tentang “Gelap Gulita Pendidikan di Indonesia”
Nasional, Darahjuang.online — BEM SI Wilayah Bengkulu melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Bengkulu Komisi IV guna membahas kondisi pendidikan yang dinilai masih berada dalam situasi “gelap gulita”. Forum ini menjadi ruang evaluasi kritis terhadap kualitas, pemerataan, serta arah kebijakan pendidikan di daerah. Rabu (18/2/26)
Dalam penyampaiannya, Kelvin Malindo selaku Koordinator BEM Seluruh Indonesia Wilayah Bengkulu menyoroti belum stabilnya sistem pendidikan di Indonesia, baik dari sisi kebijakan, pemerataan fasilitas, hingga perlindungan peserta didik.
Ia mempertanyakan langkah konkret DPRD dalam mendorong regulasi anti-bullying serta membangun sistem pengawasan sekolah yang efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, berbagai kasus perundungan yang masih terjadi menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap siswa belum maksimal.
BEM SI Bengkulu juga menegaskan masih adanya ketimpangan fasilitas antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Ditemukan ruang kelas rusak, perpustakaan tidak layak, minimnya laboratorium IPA dan komputer, serta keterbatasan akses internet di sejumlah sekolah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum benar-benar diwujudkan.
Kelvin Malindo turut mengingatkan agar tragedi seperti kasus anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pensil tidak pernah terjadi di Bengkulu. Peristiwa tersebut menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan dan pemerintah yang lalai memastikan kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Tidak boleh ada lagi anak bangsa yang kehilangan harapan hanya karena persoalan biaya pendidikan.
Ia juga menegaskan agar kasus perundungan seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Kota Bengkulu tidak terulang kembali. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik, bukan menjadi tempat yang menghadirkan trauma dan ketakutan. DPRD dan pemerintah daerah harus memastikan adanya sistem pengawasan, mekanisme pelaporan yang aman, serta sanksi tegas terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika pendidikan di Indonesia belum stabil dan masih dipenuhi ketimpangan, bagaimana mungkin kita mampu menyiapkan generasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045? Terlebih bagi generasi di Bengkulu yang masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur, akses, dan kualitas pembelajaran. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Jika fondasi ini rapuh, maka cita-cita besar hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
BEM SI Bengkulu menuntut DPRD sebagai representasi rakyat untuk memastikan kebijakan dan penganggaran benar-benar berpihak pada peningkatan mutu, pemerataan fasilitas, serta perlindungan nyata bagi seluruh peserta didik demi masa depan generasi Bengkulu yang unggul dan berdaya saing. (01)
