SURABAYA, Darahjuang.online – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Imam Sugianto, menegaskan komitmen Polda Jatim untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2024 saat memimpin apel pagi di Lapangan Mapolda Jatim. Dalam pernyataannya, Kapolda mengingatkan seluruh anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Polda Jatim 02/09/24 untuk tetap menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung.
“Saya menekankan pentingnya menjaga netralitas dan integritas dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Setiap anggota Polri dan ASN harus menjauhi segala bentuk politik praktis. Apabila ada pelanggaran atau tindakan mencurigakan, segera laporkan dan tindak lanjuti dengan tegas,” ujar Irjen Imam Sugianto.
Kapolda Jatim juga menegaskan bahwa anggota Polri yang terlibat dalam politik praktis akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah bagian dari komitmen Polda Jatim untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan adil dan transparan.
Untuk memastikan keamanan dan kelancaran Pilkada, Polda Jatim telah melaksanakan Operasi Mantap Praja Semeru 2024, yang dimulai pada 19 Agustus dan akan berlangsung hingga 31 Desember 2024. Operasi ini melibatkan sekitar 155.937 personel dari berbagai instansi, termasuk TNI, Polres, dan instansi terkait lainnya.
Irjen Imam Sugianto menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilukada dengan fokus pada kegiatan preemptif dan preventif, serta penegakan hukum. Sebanyak 60.312 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jawa Timur akan diawasi dengan melibatkan 3.152 personel Polda Jatim, 23.062 personel Polres, 8.239 personel TNI, dan 120.624 personel dari instansi terkait serta Pam swakarsa.
“Dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat dan mitra kamtibmas, sangat penting untuk kesuksesan Pilkada 2024 ini. Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung,” tambah Kapolda Jatim.
Dengan langkah-langkah tersebut, Polda Jatim berharap dapat menciptakan suasana yang kondusif dan adil bagi semua peserta Pilkada, serta memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (09)
