HMI Cabang Bengkulu Ingatkan Polda dan Pemda Provinsi Terkait Gejolak di Pino Raya
Nasional, Darahjuang.online — Hari ini (Senin), 24 November 2025, kembali terjadi insiden tragis yang mengguncang masyarakat Pino Raya serta menggoreskan luka mendalam terkait konflik agraria di Indonesia. Sebanyak 5 lima orang petani diduga ditembak menggunakan pistol oleh pihak keamanan Perusahaan Sawit PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS). Penembakan ini diduga kuat merupakan konflik agraria berkepanjangan yang selama bertahun-tahun tidak mendapatkan penyelesaian yang adil dan komprehensif.
Sebelum insiden penembakan tersebut terjadi, para petani telah berulang kali menerima berbagai bentuk intimidasi, termasuk teror berupa perusakan pondok-pondok tempat mereka beristirahat serta penghancuran tanaman pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.
Ancaman yang berlangsung ini memperlihatkan pola kekerasan struktural yang seolah dibiarkan tanpa pengawasan ketat dari pihak berwenang. Situasi tersebut tidak hanya melukai hak-hak dasar warga negara, tetapi juga menunjukkan betapa rentannya posisi masyarakat lokal ketika berhadapan dengan perusahaan yang memiliki kekuatan modal dan akses ke aparat keamanan.
Kejadian ini menjadi catatan kelam bagi penegakan hak asasi manusia serta tata kelola sumber daya agraria di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi sorotan akibat eskalasi sengketa tanah. Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan tidak jarang menimbulkan korban jiwa, luka fisik, trauma psikologis, hingga hilangnya ruang hidup petani lokal. Jika terus dibiarkan, peristiwa seperti ini akan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat dan semakin memperlebar jarak ketidakpercayaan antara rakyat dengan pemangku kebijakan. Tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. Agro Bengkulu Selatan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak manusiawi.
Menanggapi kejadian tersebut, HMI Cabang Bengkulu melalui Bidang HAM dan Lingkungan Hidup menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan penembakan yang diduga dilakukan oleh pihak keamanan perusahaan.
“Kejadian seperti ini sudah terlalu sering menimpa masyarakat kita. Ini bukan lagi sekadar konflik agraria, tetapi sudah menjadi tragedi kemanusiaan. Sudah selayaknya negara hadir secara tegas dalam penyelesaian konflik tersebut agar tidak ada lagi darah masyarakat yang tertumpah di tanah kelahirannya sendiri,” ungkap Luthfi, sebagaimana termuat dalam rilis yang diterima Awak Media DJO via pesan singkat WhatsApp.
HMI Cabang Bengkulu menilai bahwa pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama mereka yang berjuang mempertahankan tanah yang selama ini menjadi sumber hidup. Kasus-kasus seperti ini harus menjadi alarm keras bagi negara untuk meninjau ulang pola pengelolaan agraria, mekanisme pemberian izin perusahaan, dan pengawasan terhadap aktivitas perkebunan skala besar agar tidak lagi terjadi kekerasan yang merampas hak-hak masyarakat.
Peristiwa Pino Raya hari ini seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, serta akademisi untuk melihat kembali akar persoalan agraria dan bersama-sama mencari jalan keluar yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Tanpa langkah konkret, dikhawatirkan konflik seperti ini akan terus berulang dan meninggalkan luka yang semakin sulit untuk disembuhkan.
Maka dari itu, HMI Cabang Bengkulu mendesak pemerintah Provinsi Bengkulu untuk turun dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat dan mendesak Kepolisan Daerah Bengkulu untuk menindak tegas pelaku penembakan. (01)
