HMI Komhum UNIB Soroti Ketidaksinkronan Informasi Kasus Kematian Pelajar BU
Nasional, Darahjuang.online — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum (Komhum) Universitas Bengkulu menilai penanganan informasi terkait kasus meninggalnya seorang pelajar di Bengkulu Utara perlu mendapat perhatian serius, terutama karena munculnya sejumlah narasi yang tidak sepenuhnya sinkron di ruang publik.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komhum Universitas Bengkulu, Daan Damara Zulfa, mengatakan peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai satu insiden biasa di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan secara nasional.
“Ketika kebijakan menyasar jutaan anak, standar kehati-hatian tidak boleh ditawar. Tragedi ini harus menjadi alarm keras agar setiap proses penanganannya dilakukan secara transparan dan tidak tergesa-gesa membangun kesimpulan,” kata Daan, Sabtu (7/2/26)
Menurut dia, kegelisahan publik yang muncul tidak hanya berkaitan dengan dugaan awal mengenai penyebab kejadian, tetapi juga dipicu oleh ketidaksinkronan informasi yang beredar di berbagai pemberitaan.
Sejumlah laporan media bahkan memuat kronologi yang berbeda mengenai apakah korban telah mengonsumsi makanan dari program MBG sebelum kejadian atau belum. Perbedaan narasi ini menunjukkan bahwa informasi yang beredar di ruang publik belum sepenuhnya utuh dan masih menyisakan banyak ruang pertanyaan.
Di sisi lain, berbagai pihak telah menyampaikan pernyataan kepada publik mengenai penyebab kejadian. Namun dalam perkembangan informasi yang beredar, komunikasi dengan pihak keluarga korban sendiri tidak sepenuhnya terlihat sebagai bagian dari proses penyampaian narasi tersebut.
Kondisi ini, menurut Daan, berpotensi menimbulkan jarak antara informasi yang disampaikan kepada publik dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Ketika pernyataan-pernyataan sudah lebih dahulu muncul di ruang publik sementara informasi di lapangan masih berkembang, wajar apabila masyarakat kemudian mempertanyakan sejauh mana narasi yang beredar benar-benar mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Daan menilai situasi seperti ini justru menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap proses investigasi yang dilakukan.
“Ketika kronologi yang beredar tidak sepenuhnya selaras, maka keterbukaan menjadi sangat penting. Bukan untuk memperpanjang polemik, tetapi untuk memastikan bahwa publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai peristiwa tersebut,” kata dia.
Dalam tulisan opininya yang dipublikasikan di platform Medium, Daan juga menekankan bahwa kebijakan publik tidak dapat dinilai semata-mata dari angka keberhasilan program.
“Yang pergi bukan angka. Yang pergi adalah seorang anak,” tulisnya.
Ia menjelaskan bahwa distribusi makanan kepada jutaan siswa merupakan kebijakan yang kompleks dan membutuhkan sistem pengawasan yang ketat di setiap tahap pelaksanaannya.
“Mendistribusikan makanan ke jutaan anak bukan perkara sederhana. Ada proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi yang panjang sebelum makanan sampai ke piring seorang anak. Di setiap tahap selalu ada risiko yang harus dikendalikan dengan pengawasan yang serius,” ujarnya.
Ketua Umum HMI Komhum Universitas Bengkulu, Try Mustaqim, juga menilai pemerintah perlu memastikan bahwa proses penanganan kasus tersebut dilakukan secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap kebijakan negara tetap terjaga.
“Kematian seorang anak tidak boleh berhenti pada klarifikasi singkat. Proses investigasi harus dilakukan secara transparan dan disampaikan secara jelas kepada publik,” ujarnya.
Ia menilai situasi seperti ini tidak jarang membuka ruang bagi berbagai pihak untuk membangun tafsirnya masing-masing atas sebuah peristiwa. Dalam keadaan ketika fakta belum sepenuhnya terang, ruang publik kerap dipenuhi oleh narasi yang bergerak terlalu cepat, sebagian berusaha meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, sementara sebagian lainnya tergesa-gesa menjadikannya sebagai bukti dari persoalan yang lebih besar.
Menurutnya, ketika peristiwa yang masih berada dalam tahap penyelidikan sudah lebih dulu ditarik ke berbagai arah kepentingan, maka yang sering kali hilang justru hal yang paling mendasar: kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan publik berjalan dengan akuntabilitas yang kuat, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat.
Tragedi di Bengkulu Utara seharusnya menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan serta komunikasi publik dalam pelaksanaan kebijakan yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.
“Kita tentu berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jika memang ada perbedaan informasi yang berkembang, maka tugas negara adalah menjelaskannya secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Apabila ada kesalahan, maka akui dan perbaiki,” ujar Daan. (01)
