Koordinator GPPN Curigai Motif Bisnis di Balik Penyegelan Pagar Laut di Pesisir Tangerang oleh KKP
Jakarta, Darahjuang.online — Koordinator Gerakan Pemuda-Pemudi Nusantara (GPPN), Zuhelmi, mengkritik keras langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyegel pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang. Ia menilai tindakan ini tidak hanya tergesa-gesa, tetapi juga memicu kecurigaan adanya kepentingan bisnis tersembunyi.
“Penyegelan ini terkesan mengabaikan kebijakan strategis yang telah dicanangkan sebelumnya. Langkah KKP seharusnya lebih mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat pesisir, bukan justru menciptakan polemik baru,” ujar Zuhelmi dalam wawancara kepada wartawan. (14/01/2025)
Menurut Zuhelmi, KKP sebagai institusi pengelola sumber daya kelautan mestinya berfokus pada solusi yang mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan hanya soal pagar, tetapi tentang keberlanjutan hidup masyarakat. Apakah KKP sudah benar-benar mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap mereka?,” tegasnya.
Zuhelmi juga menyatakan kekhawatirannya terhadap adanya indikasi kepentingan tersembunyi di balik penyegelan ini. Menurutnya, langkah KKP bisa saja berpotensi menguntungkan pihak tertentu di luar kepentingan masyarakat luas.
“Kami mempertanyakan, apakah tindakan ini benar-benar demi kepentingan rakyat? Jangan sampai kebijakan ini menjadi alat untuk memenuhi agenda bisnis pihak tertentu,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya konsistensi terhadap proyek strategis nasional (PSN) yang sebelumnya telah ditetapkan pada era Presiden Joko Widodo. Zuhelmi menilai, tindakan KKP yang menyegel pagar laut berpotensi menghambat kelanjutan PSN yang bertujuan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan negara.
“Kami menuntut transparansi dari KKP. Dialog dengan semua pihak harus dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat,” tambah Zuhelmi.
Zuhelmi memastikan bahwa GPPN akan terus mengawal isu ini demi memastikan pengelolaan kawasan pesisir Tangerang sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan dalam PSN.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah berpihak pada mereka, bukan pada kepentingan sempit,” pungkasnya. (21)
