Bengkulu, Darah Juang Online — Aksi ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Lingkup Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu dalam agenda menolak kenaikan BBM didepan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu berakhir ricuh. Rabu (31/08/22)
Dalam kericuan ini juga mengakibatkan diduga telah terjadi tindak kekerasan oleh aparat kepolisian kepada Mahasiswa, mulai dari korban luka, memar, hingga ada yang jatuh pingsan.
Kejadian ini mendapat tanggapan keras dari Koordiantor Presidium MW Kahmi Provinsi Bengkulu Iswahyudi, yang mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian.
“Saya mengutuk keras tindakan represif aparat terhadap adik-adik HMI yang menyuarakan pendapatnya di DPRD Provinsi Bengkulu,” kata Iswahyudi dalam keterangan tertulisnya.
Melalui rilis resminya, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wilayah Provinsi Bengkulu juga menyatakan sikap tegas dan mengutuk keras dengan adanya aparat kepolisian menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi yang dilakukan HMI.
Setidaknya Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Bengkulu menyatakan 4 poin pernyataan sikap, yang langsung bertanda tangan Koordinator Presidium Iswahyudi dan Sekretaris Umum Tasron ;
- Demonstrasi adalah bagian dari ekspresi menyatakan pendapat yang keberadaan nya dijamin dalam negara demokrasi. Jalannya menyampaikan pendapat tersebut harus dilindungi dan dijauhkan dari tindak kekerasan, tidak selayaknya Aparat Kepolisian melakukan kekerasan pada kegiatan tersebut.
- Mengutuk keras aparat kepolisian menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi yang dilakukan HMI dan Menuntut Kepolisian bertanggungjawab atas timbulnya korban dalam aksi kekerasan oleh oknum aparat tersebut.
- Meminta Kepolisian melakukan pengusutan dan penindakan atas aksi kekerasan yang dilakukan anggotanya, dan menyampaikan permohonan maap secara terbuka atas aksi kekerasan tersebut dan tidak akan mengulanginya.
- KAHMI memberikan perlindungan hukum kepada Mahasiswa yang menjadi korban aksi kekerasan dalam demonstrasi tersebut melalui LBH KAHMI Provinsi Bengkulu dan siap memfasilitasi forum komunikasi antara Mahasiswa dan Pemerintah. (001)
