Bengkulu Selatan, Darah Juang Online — Ditengah grafik terkonfirmasi COVID-19 meningkat, dan masyarakat harus dihadapkan dengan pembatasan sosial yang tinggi. Tidak hanya itu, pandemi juga telah berdampak pada sektor ekonomi sosial masyarakat khususnya mulai dari pedagang kaki lima, UMKM sampai ke usaha makro di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sedang sibuk menggodok rencana usulan kenaikan tunjangan perumahan dari Rp 7 juta menjadi 13 juta dan transportasi dari 12 juta naik menjadi 18 juta.
Hal tersebut mendapat kritik pedas dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu Muhammad Yusuf dan Presiden Mahasiswa Universitas Teknologi Digital Indonesia Yogyakarta sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Pelajaran Mahasiswa Provinsi Bengkulu Yogyakarta (IKPMPB-Y) Fhareza Alvindo, keduanya Putra asli kelahiran Kabupaten Bengkulu Selatan.
Ungkab M Yusuf kepada Darah Juang (Via WA, Minggu (14/11/21) Red) , hal ini sangat melukai hati masyarakat Bengkulu Selatan.
“Dewan hari ini sungguh jauh dari kata Dewan yang diharapkan oleh rakyat Bengkulu Selatan. ” Katanya.
Sebaiknya DPRD Bengkulu Selatan fokus pada persoalan-persolaan yang ada di masyarakat dengan membantu masyarakat dalam mendapatkan bantuan sosial.
“Sejauh ini bantuan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan pendistribusian baik program pemerintah pusat maupun Pemda BS untuk masyarakat kecil belum akurat dan belum tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan, ” jelas M Yusuf lebih lanjut.
Ada program lain yang lebih penting, sarana prasarana sekolah yang belum memadai, infrastruktur jalan dan lalu lintas kota yang belum nemadai, UMR masih rendah, banyak usaha kecil dan menengah membutuhkan stimulus dalam menjaga dan mengembangkan usaha ditengah pandemi. Terangnya lagi.
“Distribusi pupuk yang belum merata, apa lagi masalah vaksinasi di Kabupaten Bengkulu Selatan yang terbilang masih sangat rendah ketimbang anggaran itu untuk kepentingan pribadi, lebih baik anggaran itu difokuskan untuk kemaslahatan masyarakat yang benar sedang membutuhkan, ” Tegas Presma UMB M Yusuf.
Terpisah Ketua IKPMPB-Y yang sedang di Yogyakarta, Fhareza Alvindo menyampaikan, bahwa DPRD Bengkulu Selatan merupakan perwakilan rakyat daerah bukan, seharusnya mereka dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bengkulu Selatan melalui produk regulasi, dan pengawasan pembangunan.
“Bukan malah memperbesar anggaran untuk anggota DPRD itu sendiri, lantas karya apa yang dibuat DPRD Bengkulu Selatan untuk masyarakat di masa pandemi saat ini, ” ucap Fhareza.
Reza juga menjelaskan, bagaimana nasib masyarakat Bengkulu di perantauan.
“Pemerintah juga harus memperhatikan nasib masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan di daerah perantauan, sampai hari ini pun tidak ada bantuan dari Pemkab Bengkulu Selatan untuk masyarakat Kabupaten BS diperantauan terkhusuanya di Yogyakarta. ” Pungkasnya. (12)
