Jakarta, Darah Juang Online – Dalam acara Gelora Talk dengan tema “Gaduh Siasat Tunda Pemilu 2024 Menakar Manuver Elit Politik” Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (GELORA) memberikan pandangan untuk Indonesia kedepan. Rabu, 30/3/2022 pukul 16.00 wib.
Bersama dua narsum Titi Anggraeni Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Parludem) dan Zainal Arifin Mochtar Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Gelora Talk disiarkan secara langsung melalui zoom meeting, channel YouTube dan streaming FB di ikuti awak media dari berbagai daerah, orang umum dan kader Partai Gelora.
“Alasan terbesar melakukan pemilu tepat waktu adalah karena krisis besar itu membutuhkan pemimpin baru, alasan terbesarnya disitu, bukan justru dipakai sebagai alasan untuk menunda pemilu,” kata Anis Matta.
“Dan saya percaya pada 2024 nanti, krisis yang jauh lebih besar akan terjadi, justru itu menjadi sebab kenapa kita membutuhkan Pemilu tepat waktu, kalau sampai tertunda berarti ada perceraian antara elit dengan rakyat, elit sudah benar-benar bercerai dengan rakyatnya, karena elit tidak bisa lagi memahami apa yang dirasakan kegalauan, kekhawatiran, kemarahan dan kesedihan publik ini benar-benar seperti terabaikan,” ungkapnya.
Jika hal ini terjadi, Anis Matta mengkhawatirkan peristiwa jatuhnya Presiden Soekarno, Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bakal berulang terjadi lagi pada Presiden Jokowi. Jokowi bisa dijatuhkan oleh rakyat, apabila menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatannya.
“Kan dulu salah satu ide dari pembatasan masa jabatan, karena Pak Harto (Soeharto) terlalu lama. Kita harus menghindari turunnya presiden-presiden kuat dengan tragedi. Bung Karno turun dengan tragedi, Pak Harto turun dengan tragedi, dan kita lihat Gus Dur yang mengeluarkan Dekrit, juga diturunkan dengan tragedi,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Gelora ini mengajak para elit bangsa untuk berpikir bahwa satu warisan atau legacy itu, tidak harus diwujudkan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dan kemudian disederhanakan melalui sebuah monumen untuk mengingat keberhasilan.
“Seorang pemimpin itu, harus percaya pada bangsanya sendiri, yang penting pemimpin itu sudah memulai langkahnya, dan dia tidak bisa memaksakan, bahwa orang yang datang sesudahnya harus mengikutinya. Itu sama saja orang datang sesudahnya tidak punya otak, tidak bisa berpikir dan tidak dikasih hak soal itu,” tambahnya.
“Jadi kalau programnya bagus akan dengan sendirinya programnya dilanjutkan. Tapi saya ingin katakan juga, bahwa semudah apapun keputusannya yang diambil, seperti Cipta Kerja dan IKN tetap tidak selesai begitu saja, masih ada masalah. Ini seperti anak yang lahir prematur, akhirnya jadi stunting, ” pungkasnya.
Anis Matta menyadari bahwa godaan liar terhadap ide penundaan pemilu ini, sangat besar dan luar biasa dari orang yang kehidupannya dan bisnisnya terkait dengan masa jabatan Presiden. Ia sudah menyerukan agar hal ini dibongkar, karena ada agenda tersembunyi.
Anis Matta berharap agar Presiden Jokowi meniru langkah Kanselir Jerman Angela Merkel dengan menyiapkan Olaf Scholz sebagai penggantinya sebelum krisis global terjadi.
“Ada upaya dari elit-elit tertentu untuk terus membangun narasi populis kepemimpinan seperti terlihat dari deklarasi Presiden Joko Widodo 3 periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), serta ada beberapa cara untuk menghindar dari pembatasan yaitu Pertama Amandemen Konstitusi, Kedua membuat Konstitusi Baru, Ketiga itu Placeholder President, jadi Presiden boneka untuk kemudian menjalankan sebenarnya kekuasaan yang dikendalikan oleh orang yang berada di belakang dia dan yang terakhir keempat itu Delay Election, menunda Pemilu,” kata Titi Anggraeni.
“Ini kita tidak menghendaki itu karena, sekali lagi, data-data menyebutkan bahwa negara-negara yang kemudian menghindari pembatasan masa jabatan dan berbagai strategi kemudian akan masuk kepada krisis demokrasi yang berujung kepada krisis ketatanegaraan dan bahkan berdampak pada krisis ekonomi karena dianggap sebagai situasi yang mengakibatkan instabilitas, Saya kira ini menjadi sesuatu yang kita tidak boleh kita sepelekan dan harus kita serius untuk menolak karena dia menawarkan gula-gula,” ungkapnya.
Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta komitmen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru Periode 2022-2027 yang akan dilantik pada Senin, 11 April mendatang untuk menegaskan, komitmennya dan menegakkan demokrasi dengan menolak ide penundaan Pemilu 2024.
“Ditagihkan kepada KPU juga supaya dia punya komitmen untuk tetap mengawal yang namanya pemilu mengawal proses peralihan kepemimpinan. Kalau kita baca beberapa buku literatur mengatakan Pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional, kenapa pemilu itu harus ada ya karena itu adalah hak kita yang harus kita tagihkan kepada negara untuk bisa gunakan menjewer pemimpin yang tidak serius, partai-partai yang tidak serius, kepemimpinan negara yang tidak pro pada rakyat,” kata Zainal Arifin.
Gelora Talk Show live streaming FB, YouTube, zoom meeting berakhir pukul 17.30 wib. (32)
