BANYUWANGI, Darahjuang.online – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan perikanan dengan total senilai Rp276 juta kepada kelompok perikanan dan nelayan di Dermaga Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Sabtu, (12/7/2025).
Rincian bantuan itu yakni 100 alat tangkap diberikan secara simbolis kepada 25 orang, bantuan paket budi daya ikan lele kepada dua kelompok pembudidaya ikan, serta bantuan kemasan produk olahan ikan kepada dua kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga berdialog dan menyerap aspirasi para kelompok perikanan dan nelayan Muncar Banyuwangi.
“Dalam dialog ternyata keluhan yang disampaikan banyak terkait sampah, nanti kami akan sisir dan insya-Allah minggu depan saya akan kembali dan kami bisa melakukan pengerukan menggunakan ekskavator. Yang seperti ini memang sering sekali kita lakukan sambil berkeliling,” katanya dalam keterangannya di Banyuwangi.
Menurut Khofifah, pembersihan sampah sekaligus untuk mengangkat bangkai-bangkai kapal yang menghalangi jalur keluar masuk.
Lebih jauh, Gubernur Khofifah mendiskusikan terkait keselamatan kerja para nelayan karena para nelayan tersebut melaporkan terkait kesulitan sinyal di laut sehingga penanganan terhadap kecelakaan seringkali terhambat.
“Ini akan kami koordinasikan dengan Kominfo, tapi untuk jaminan keamanan dan keselamatan kerja kami akan berikan BPJS ketenagakerjaan untuk para nelayan yang belum punya, nanti ini akan dikoordinasikan dengan Pemkab Banyuwangi juga,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga berdialog dengan salah satu Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) Muncar yang fokus pada pendampingan istri-istri nelayan.
“Jadi di sini ibu-ibu ini kami bantu mengolah produk ikan, alhamdulillah sudah dipasarkan sampai ke luar Banyuwangi, Tapi kami terkendala perizinan BPOM dan HAKI. Mohon bantuannya untuk izin ini, Bu Gubernur, agar kami semakin percaya diri dan produk kami tidak dijiplak,” kata Rabiatullah.
Gubernur Khofifah berjanji bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan pendampingan baik untuk HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) maupun BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
“Untuk HAKI relatif lebih mudah dan cepat, tapi untuk BPOM memang bisa sampai dua tahun karena melibatkan hasil laboratorium dan harus ada orang BPOM yang turun untuk melakukan survei. Memang membutuhkan biaya, tapi saya tugaskan komandan-komandan yang ada di sini untuk memberikan pendampingan,” kata Khofifah. (09)
