banjarmasin, Darahjuang.online – gubernur kalimantan selatan, muhidin, mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi, dprd, dan kejaksaan tinggi (kejati) dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah.
menurutnya, kerja sama lintas lembaga ini menjadi kunci untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan mencapai hasil yang diharapkan masyarakat.
“pemerintah provinsi memiliki kerja sama aktif dengan kejati kalsel untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujar muhidin usai mengikuti rapat paripurna dprd kalsel di banjarmasin, rabu (12/11/2025).
ia menjelaskan, kejati kalsel turut berperan dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
“kami selalu melibatkan kejati dalam berbagai proses, terutama dalam hal pengawasan dan pendampingan hukum terhadap kegiatan pemerintah daerah,” tambahnya.
gubernur juga meminta agar dprd kalsel dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dimiliki, termasuk dengan melibatkan tim ahli gubernur (tag) dalam pembahasan serta pemantauan program-program satuan kerja perangkat daerah (skpd).
“tolong tag kami juga dilibatkan. tim ini berisi para ahli, ada profesor, mantan menteri, wali kota, wakil wali kota, dan pejabat lain yang berpengalaman di bidangnya,” jelas muhidin.
menurutnya, keberadaan tag menjadi perpanjangan tangan gubernur untuk memastikan dinas-dinas bekerja sesuai bidang dan target yang telah ditetapkan.
“tag ini membantu mengawasi, memanggil dinas-dinas yang belum menjalankan kegiatan, agar semua bergerak sesuai jadwal,” katanya.
muhidin menegaskan bahwa kolaborasi dan pengawasan yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum merupakan pondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif di kalimantan selatan.(14).
gubernur muhidin dorong sinergi pemprov, dprd, dan kejati dalam pengawasan pembangunan daerah

















